Indonesia Perlu Rekayasa Teknis dan Regulasi Hadapi Serangan Hacker

PAKAR sistem keamanan siber dari Oxford University, Prof Andrew Martin, mengingatkan pemangku kebijakan di Indonesia untuk waspada menjaga keseimbangan antara kecanggihan yang ditawarkan internet of things (IoT) dengan bahaya pemanfaatan IoT sebagai senjata oleh para peretas (hacker) yang tidak bertanggung jawab.

"Kita harus bisa berada di tengah. Para pemangku kebijakan harus menyiapkan rekayasa teknis dan kebijakan yang tepat di tengah pergerakan global yang menuju kolektivitas untuk menyenangkan semua pihak", kata Martin seusai menyampaikan pidatonya di Code Bali 2017, Kuta, Bali, Rabu (27/9).

Rekayasa yang dimaksud untuk mengamankan secara teknis semua infrastruktur kritis milik Indonesia agar tidak mudah menjadi sasaran serangan siber.

Untuk menghadapi kondisi terkini, ia juga menyarankan Indonesia harus segera memiliki lebih banyak pakar keamanan siber agar dapat mendesain solusi yang lebih baik.

"Kita juga butuh para pakar yang tepat dalam memilih teknologi terbaik dan yang paling aman. Keamanan adalah tanggung jawab banyak pihak, bahkan tanggung jawab tiap-tiap individu warga negara", tambah Martin.

Menindaklanjuti itu, Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sunaryo menyampaikan bahwa pemerintah fokus mengamankan sistem pertahanan nasional.

"Kemenhan, Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi), dan berbagai pihak terus merumuskan upaya terbaik menghadapi ancaman ini. Kami coba pagari dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikuti perkembangan teknologi," kata Sunaryo.

Sunaryo juga mengilustrasikan ancaman bahaya yang dapat terjadi jika pihak-pihak yang berniat jahat bisa masuk ke sistem pertahanan melalui pintu IoT.

"Bahaya itu, semua jadi susah, kita nggak bisa bergerak. Sistem persenjataan kita tak bisa digunakan, pesawat tempur kita tak bisa terbang", jelas Sunaryo.

Sebelumnya, Ketua Tim Respons Indonesia untuk Ancaman Keamanan Siber (ID-SIRTII), Rudi Lumanto, juga menekankan pentingnya keberlangsungan even edukasi dan berbagi pengalaman para pakar dunia yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia di bidang keamanan siber.

"Kami berharap ajang Code Bali yang menyajikan konferensi dan workshop internasional dan sudah berjalan tiga tahun terakhir ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang," kata Rudi.

Pria yang meraih gelar doktornya di University of Electro Communication Tokyo ini juga berharap ajang kompetisi hacker nasional Cyber Jawara yang sudah berlangsung enam kali terus didukung pemerintah di tahun-tahun mendatang khususnya saat Badan Siber Nasional nanti telah resmi beroperasi. (OL-2)