Sopir Angkot di Bandar Lampung Desak Pemda Larang Taksi Online

PULUHAN sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Persatuan Pemilik dan Pengemudi Angkot Bandar Lampung (P3ABL) menggelar aksi demo di halaman Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Selasa (19/9).

Para sopir angkot bergabung bersama sopir taksi konvensional berkumpul di depan Kantor Wali Kota dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi yang berisi tuntutan agar Pemerintah Kota melarang taksi berbasis aplikasi jaringan (online) beroperasi di wilayah Kota Tapis Berseri.

Namun, aksi mereka tidak ditanggapi oleh Wali Kota Herman HN. Massa pengunjuk rasa pun berpindah ke halaman Kantor Gubernur Lampung.

Dalam orasinya, Ketua P3ABL, Daud Rusli, mendesak Gubernur Lampung M Ridho Ficardo tidak mengeluarkan izin operasi kepada taksi online (daring).

"Kami minta Pak Gubernur tidak memberi izin administrasi maupun operasi kepada taksi online, juga menghapuskan aplikasi taksi online," kata Daud.

Menurutnya, keberadaan taksi daring telah membuat pendapatan mereka turun drastis. Pasalnya, tarif angkutan daring jauh lebih murah daripada tarif angkot.

"Taksi online lebih murah 70%, banyak penumpang pindah, pendapatan kami turun drastis. Dulu bisa dapat Rp100 ribu sekarang cuma Rp30 ribu," katanya.

Daud menambahkan, keberadaan taksi daring dirasa tidak adil bagi mereka. Pasalnya, pengemudi taksi daring kebanyakan masyarakat dengan level ekonomi menengah. Sedangkan mereka yang mengaku masyarakat kelas ekonomi bawah merasa tersisih jika harus bersaing dengan taksi daring.

Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Lampung menganggap wajar gesekan yang terjadi antara angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi online. Menurutnya, munculnya taksi online merupakan dampak dari perubahan zaman di era digital.

Perubahan tersebut, kata Ridho, merupakan sebuah keniscayaan sehingga sudah seharusnya masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

"Semua itu bagian dari masyarakat dan kemajuan zaman. Ketika ada handphone dulu saja, pengusaha wartel (warung telekomunikasi) tidak demo. Seharusnya masyarakat dapat beradaptasi, karena ini kemajuan yang tidak bisa kita nafikan dan tinggal kemampuan kita bisa bertahan dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman sekarang ini," ujarnya.

Ridho juga mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah untuk meredam gejolak ini. Ia meminta demonstrasi tidak berlanjut dan semua pengemudi kembali bekerja seperti sedia kala agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. (OL-2)