Profesi Petani masih Jauh dari Sejahtera

HIDUP sebagai petani di Indonesia tidak pernah sejahtera. Kerja di sektor pertanian juga dianggap tidak memberi manfaat kepada petani.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasar­an Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengungkapkan itu dalam sebuah diskusi di Denpasar, Bali, kemarin.

Wayan Dipta menjelaskan nilai tukar petani cenderung menurun dari 112 pada tahun lalu menjadi 102,65 pada tahun ini. “Bagaimana bangga menjadi petani?”

Nilai tukar petani ialah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Sepanjang nilai tukar petani lebih dari 100 mengartikan petani mengalami surplus.

Wayan Dipta menjelaskan membangun kebanggaan petani memerlukan perubahan mendasar. Itu, misalnya, pelibatan koperasi dalam pertanian. Masuknya petani ke dalam koperasi, jelas Wayan Dipta, memudahkan akses petani ke perbankan dan fasilitas suku bunga pinjaman lebih rendah.

Dia mencontohkan keberhasilan ko­perasi di Sukabumi, Jawa Barat, dan Desa Pelaga Badung, Bali. Koperasi di Sukabumi, lanjut dia, membeli gabah anggota di kisaran Rp4.100-Rp4.500 per kilogram sehingga di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Gabah itu kemudian diproses dan dipasarkan dengan manajemen modern.

Selain itu, sambung dia, koperasi itu memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kondisi lapangan. “Seperti keinginan Presiden Joko Widodo, pengelolaan pertanian melibatkan koperasi sehingga petani dalam jumlah besar dan lahan garapan luas berkumpul dalam organisasi dan dikelola secara modern,” kata dia.

Koperasi di Desa Pelaga, lanjut dia, beranggotakan petani pembudi daya asparagus. Koperasi itu telah beromzet Rp4,3 miliar. Setiap petani bisa mendapatkan Rp5 juta hingga Rp15 juta untuk 10 are kebun asparagus.

Hanya, dia mengaku pelibatan koperasi dalam pertanian masih sangat minim. Dari 152.708 koperasi, cuma 13.533 atau 9% yang merupakan koperasi pertanian.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana I Nyoman Rai membenarkan menjadi petani di Indonesia memang lekat dengan kemiskinan. Kondisi itu disebabkan lemahnya koordinasi pada tingkat perencanaan dan pelaksanaan. “Sekitar 70% petani di Indonesia tergolong miskin.”

Lebih ironis lagi, lanjut dia, petani kerap menjadi andalan mendulang suara saat momen politik.

Alih profesi
Petani di Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa beralih profesi karena kekeringan yang mengakibatkan lahan mereka tidak bisa digarap.

“Sudah dua bulan kami tidak bisa mengolah lahan, sebab saluran air irigasi yang mengaliri di Kecamatan Mangkubumi, Tawang, Kawalu, Cibeureum, dan Tamansari kesulitan air. Sekarang petani menganggur,” kata petani di Kecamatan Mangkubumi, Edi Mulyadi, 47.

Sebagian petani, lanjut dia, memilih menjadi buruh bangunan di sejumlah proyek. “Banyak tetangga beralih profesi dengan mengerjakan bangunan milik pemerintah daerah untnuk menyambung hidup,” ujarnya.

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum berharap petani tidak menjual lahan pertanian ke warga daerah lain. “Kami sangat menyayangkan jika lahan pertanian dijual demi kepentingan jabat­an atau promosi. Kalau untuk bekal naik haji atau ke sesama petani, tidak masalah.” (AD/N-1)

arnoldus@mediaindonesia.com