Kantor Go-Jek di Bukittinggi Ditutup

KANTOR angkutan berbasis aplikasi Go-Jek di Kota Bukittinggi ditutup berdasarkan instruksi Wali Kota Ramlan Nurmatias saat demo para supir angkot di Balaikota Bukittinggi, Senin (11/9).

Kasatpol PP Kota Bukittinggi Syafnir menyatakan, penutupan kantor Go-Jek ini disebabkan penolakan izin usaha transportasi berbasis daring itu. Penolakan izin usaha dikeluarkan sejak 4 Agustus lalu.

"Ini merupakan tindak lanjut dari tidak diindahkannya penolakan atas izin usaha yang diajukan pihak Go-Jek pada 4 Agustus lalu. Meski izin ditolak, namun kantor Go-Jek ini tetap beroperasi," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (11/9) pagi dan Kamis (10/8), ratusan supir angkutan kota menggelar mogok massal dan berunjuk rasa di kantor balaikota Bukittinggi. Mereka menolak kehadiran Go-Jek karena dinilai mengurangi pendapatan. Akibat aksi itu ribuan warga dan pelajar yang ingin berkativitas di wilayah tersebut menjadi terlantar.

Aksi mogok massal dilakukan ratusan supir angkot Kota Bukittinggi, juga pernah dilakukan pada Kamis (10/8). Aksi ini sebagai bentuk protes atas kehadiran transportasi berbasis aplikasi daring. Akibat aksi ini, akses transportasi publik di Bukittinggi lumpuh.

"Karena ada Go-Jek beroperasi di Bukittinggi sudah sekitar 200 unit. Ini yang merugikan usaha angkutan umum," ujar Ketua Organda Bukittinggi Syafrizal.

Setelah berorasi, perwakilan supir angkot dan Organda menggelar pertemuan dengan perwakilan DPRD Kota Bukittinggi. Menurut Syafizal, Ketua DPRD berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.

"Anggota DPRD melalui ketuanya Pak Beny Yusrial telah menerima aspirasi pengusaha angkutan umum, untuk menghentikan sementara operasi Go-Jek di Kota Bukittinggi. Beliau berjanji tadi, akan merekomendasikan kepada pemerintah kota, dalam waktu dekat menutup kantor Go-Jek, dan menghentikan operasinya demi keberlangsungan angkutan kota di Bukittinggi," ujar Syafizal usai pertemuan dengan DPRD. (OL-4)