Anggaran Pilkada NTT Disepakati Rp318,530 Miliar

ANGGARAN Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 disepakati sebesar Rp318,530 miliar.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Maryanti Adoe di Kupang, Kamis (24/8) petang.

Anggaran Pilkada dibagi dalam dua tahap, yakni anggaran untuk pratahapan sebesar Rp296.930 juta, dan anggaran tahapan sebesar Rp318,530 miliar.

Frans Lebu mengatakan, pengalokasian anggaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

"Apabila dilihat dari APBD NTT hanya Rp4 triliun, nilai uang yang dialokasikan untuk Pilkada NTT menjadi sangat berarti dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik demi mendapatkan pemimpin yang berkualitas dalam memajukan NTT," ujarnya.

Menurut Gubernur, anggaran demokrasi sangat mahal, tapi Pilkada harus tetap digelar untuk memilih pemimpin di daerah.

"Kita sudah sepakat dari dana yang telah ditandatangani hendaknya dapat diantisipasi jika nanti pilkada berlangsung dua putaran," tandasnya.

Ketua KPUD NTT memastikan pihaknya akan menyerahkan kembali jika ada sisa anggaran dalam pelaksanaan Pilkada kepada pemerintah.

Menurut Maryanti, anggaran pratahapan dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi bersama KPU kabupaten dan kota, dan anggaran dimanfaatkan untuk sosialisasi dan pembuatan maskot Pilkada dan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. (OL-2)