Dukung Jokowi, PAN Tegaskan Pentingnya Merawat Persatuan

PARTAI Amanat Nasional (PAN) menegaskan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memastikan partainya akan mengawal pemerintahan hingga akhir demi lancarnya pembangunan.

"PAN dengan pemerintah sudah jelas, final, mendukung hingga tuntas," kata Zulkifli saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8).

Menurutnya, dukungan kepada pemerintah ini sangat penting agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik.

"Agar pasar jadi, jembatan jadi. Kami ingin menyukseskan pembangunan ini," katanya.

Dia pun memastikan, PAN akan bereaksi jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kami protes kalau ada yang mengganggu," katanya.

Meski begitu, lanjut Zulkifli, PAN belum mau terburu-buru untuk menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang. Sebab, menurut dia, saat ini masih terlalu dini untuk menyatakan dukungan pada ajang demokrasi tersebut.

"Enggak usah terburu-buru, nanti rakyat marah. Urusan sekarang itu bagaimana rakyat bisa bekerja, punya pendapatan, daya beli tinggi, makanan terjangkau," katanya.

Lebih lanjut, Zulkifli mengajak semua pihak agar tidak selalu menyalahkan pemerintah atas kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Menurutnya, kondisi yang ada saat ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah.

"Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, partai, DPR. Ini kesalahan kita yang harus kita koreksi," katanya.

Dia pun menyoroti kondisi kebangsaan saat ini yang menurutnya sedang terkoyak akibat adanya pihak yang merasa paling benar dalam mengisi kemerdekaan ini.

"Merah Putih dikoyak. Merah Putih kita harus satu. Boleh Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Jawa, luar Jawa, tapi kalau sudah Merah Putih, itu satu," katanya.

Dia menuturkan, di tengah perayaan 72 tahun Kemerdekaan dan 19 tahun Orde Reformasi ini, Indonesia dikepung berbagai persoalan yang diakibatkan adanya kesalahpahaman.

Sebagai contoh, kata dia, kontestasi politik digunakan untuk memberi label sekaligus memisah-memisahkan kelompok dalam masyarakat. Padahal, hal ini tidak sepatutnya dilakukan demi menuju kemenangan dalam ajang demokrasi.

"Kekalahan atau kemenangan dalam kontestasi politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Tidak sepatutnya kalah atau menang itu dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok," bebernya.

Seharusnya, kata dia, kontestasi politik disikapi dalam suasana rekonsiliasi, bukan pemecah-belah.

"Kita tak bisa biarkan pemberian label dan pengkotak-kotakan kelompok," katanya.

Selain itu, dia memastikan bahwa prinsip demokrasi di Tanah Air bisa seiring sejalan dengan ajaran Islam yang dianut muslim Indonesia.

"Kita harus membuktikan bahwa di negeri ini Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Bahwa ketertiban dan kebebasan bisa berkembang, berdampingan. Bahwa demokrasi dan kesejahteraan bisa saling sokong dan bukan saling meniadakan," paparnya. (OL-2)