Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN sopir angkutan kota (angkot) di Palembang gelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan (Sumsel) meminta keadilan terkait dengan tarif angkutan umum yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (21/8).
Aksi tersebut sempat menimbulkan keributan, karena sejumlah sopir angkot melakukan sweeping kepada taksi daring di sejumlah tempat di Kota Palembang, tetapi peristiwa itu dapat diredam pihak kepolisian.
Koordinator Aksi, Syafrudin Lubis, mengungkapkan, pihaknya sengaja mendatangi DPRD Sumsel dengan tujuan meminta keadilan terhadap permasalahan tarif angkutan umum yang di tetapkan pada peraturan Kemenhub.
"Kami kecewa dengan peraturan Kemenhub yang memperbolehkan adanya angkutan umum berbasis online atau pelat hitam dijadikan angkutan umum," ujarnya.
Apalagi, papar Lubis, taksi daring kebanyakan memiliki pelat nomor luar Kota Palembang. Sedangkan angkot Palembang dengan pelat BG kerap dirazia aparat, terutama soal izin trayek.
Di samping itu, pihaknya mengaku menyayangkan adanya tindakan spontan yang dilakukan oknum sopir angkot terhadap penumpang angkutan umum lain.
Ia mengakui, aksi ini pada dasarnya merupakan aksi damai dengan tujuan menyampaikan keluh kesah sopir angkot atas keberadaan angkutan berbasis daring.
"Kami sangat menyesal dengan adanya kejadian anarki seperti itu tadi, itu sama sekali di luar dugaan. Diharapkan ke depan tidak terjadi lagi. Pekan depan kami juga akan melakukan aksi lagi, mudah-mudahan aksi ke depan akan lebih damai dan lebih tertib. Kami janjikan tidak ada kekerasan lagi," janjinya.
Sementara itu, Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono, meminta kepada peserta aksi agar tidak melakukan tindakan anarkistis. Pihaknya berjanji ke depan akan membantu para sopir untuk mendapatkan solusi terbaik dalam permasalahan ini.
"Ada aksi spontan dari oknum sopir angkot terhadap masyarakat yang menggunakan angkutan online. Sementara ini masih akan dilakukan koordinasi bersama Humas Pemprov Sumsel. Kita harapkan bisa segera ada solusi," paparnya.
Ia mengaku, pihaknya juga sudah menurunkan sejumlah anggota ke jalan-jalan untuk berkoordinasi agar tidak ada aksi-aksi anarkistis lainnya. Sedangkan, dua oknum sopir yang diduga melakukan sweeping akan segera didalami kasusnya. (DW/OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved