Kepala Daerah Diminta Terapkan E-budgeting

KEPALA Daerah diminta serius melaksanakan pengelolaan anggaran secara elektronik atau e-budgeti dan fokus pada akuntabilitas anggaran.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo usai melantik Wali Kota Madiun Sugeng Rismianto menggantikan Bambang Irianto yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan nama, alamat, dan rencana anggarannya secara rinci," kata Soekarwo.

Menurutnya, melalui e-budgeting ini, tidak ada lagi perubahan anggaran setelah KUA-PPAS. "Saya juga usul pada pimpinan dewan agar pada saat KUA-PPAS, batas untuk Jaring Aspirasi Masyarakat/Jasmas harus sudah final terkait nama, alamat dan jumlah uangnya," katanya.

KUA-PPAS sendiri adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Selain akuntabilitas anggaran, Gubernur juga mengingatkan masalah kemiskinan kultural yang disebabkan pola hidup masyarakat seperti malas bekerja dan pasrah pada keadaan.

Solusinya, masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, serta harus didekati dan diajak bicara. "Kesalahan fatal masyarakat ini hanya dijadikan obyek, sehingga mereka sendiri asing terhadap program yang dijalankan, jadi kuncinya partisipatoris," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur, meminta kepala daerah untuk menjalin hubungan baik dengan Forkopimda dan DPRD. Salah satunya dengan sering membuat forum diskusi dengan forkopimda, serta forum diskusi dengan dewan terkait pembahasan anggaran.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Wali Kota Madiun sebelumnya, Bambang Irianto, yang telah memimpin Kota Madiun sehingga meraih banyak penghargaan baik tingkat provinsi dan nasional.(OL-5)