Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) di Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (11/8).
Tim KPK melanjutkan melengkapi bukti dan data dalam kasus yang sedang ditangani dengan tersangka Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono, dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Djarot Eddy Sulistyono. Djarot kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Malang.
Penggeledahan berlangsung pada Jumat pagi hingga pukul 14.50 WIB itu, tim KPK membawa berkas dan dokumen dengan pengawalan polisi. Tidak ada komentar apa pun, seperti penggeledahan sebelumnya, tim KPK langsung bergegas masuk mobil dan meninggalkan kantor setempat.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan, tim KPK mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan anggaran hingga pengesahan.
"Yang dicari dokumen pembahasan satu anggaran mulai dari rancangan sampai pengesahan," tegasnya.
Adapun dokumen yang juga menjadi perhatian KPK di antaranya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Erik tidak merinci secara detail dokumen yang sudah disita KPK tersebut, yang jelas seluruh dokumen berkaitan dengan perencanaan, pembahasan dan pengesahan APBD 2015-2016 di kantor yang ia pimpin seluruhnya disita.
Selain menggeledah Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, tim KPK juga menggeledah Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa di Bagian Pembangunan Pemkot Malang.
Sejak Rabu (9/8), tim KPK sudah menggeledah kantor DPRD, rumah dinas dan rumah pribadi Wali Kota Malang Mochamad Anton, ruang kerja Wali Kota, ruang kerja Wakil Wali Kota Sutiaji, Sekretaris Daerah Wasto, rumah dinas dan rumah pribadi Ketua DPRD Mochamad Arief Wicaksono, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Penggeledahan itu melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi APBD 2015 melibatkan dewan dan pejabat Pemkot Malang.
Sebelumnya, Mochamad Arief mundur dari jabatan Ketua DPRD Malang menyusul penetapan status tersangka oleh KPK.
"Yang disangkakan ke saya kasus gratifikasi terkait APBD 2015," kata Arief. (OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved