Demokrat Jatim belum Pastikan Dukung Gus Ipul

PARTAI Demokrat Jawa Timur menyerahkan sikap politik dalam menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur kepada majelis tinggi partai.

Karenanya, sejauh ini belum ada kejelasan dukungan untuk Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf. Gus Ipul, sapaan akrab, maju sebagai cagub diusung Partai Kebangkita Bangsa.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo, kepada wartawan, Rabu (19/7), mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan terkait calon gubernur yang bakal diusung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Belum, belum. Secara organisasi belum," tegas Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, menjelaskan, partainya belum memutuskan dukungan kepada siapa pun termasuk kepada Gus Ipul yang memastikan bakal maju di Pilkada tahun depan setelah diusung PKB.

"Kalau saya pribadi kan teman dekat (Syaifullah Yusuf). Secara organisasi (soal cagub dan cawagub) nanti diputus majelis tinggi," ujarnya.

Adapun dinamika pencalonan menjelang Pilkada Kota Malang mendapatkan respons dari Wakil Walikota Malang Sutiaji. Mantan anggota dewan dari PKB itu memilih mengikuti penjaringan calon wali kota melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dengan demikian menguatkan indikasi bakal pisah dengan Wali Kota Malang Mochamad Anton.

Di sisi lain, Abah Anton, sapaan akrab Mochamad Anton, yang juga Ketua DPC PKB Malang, terus menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol guna menjajaki koalisi karena PKB hanya memiliki dukungan 6 kursi di dewan.

Agar bisa mencalonkan sekaligus maju pilkada harus memiliki 9 kursi dukungan di dewan. Tim peduli Abah Anton sendiri juga gencar menggalang dukungan pengumpulan kartu tanda penduduk untuk mengantisipasi maju melalui jalur independen.

Wali Kota Malang Abah Anton dan wakilnya Sutiaji diduga sudah berseberangan dalam persiapan Pilkada 2018. Bahkan, sikap Sutiaji yang daftar ke PDIP dianggap memicu ketegangan di PKB. Menanggapi hal itu, Sutiaji sendiri beranggapan memiliki hak dalam menentukan sikap politik.

"Strateginya jelas. Saya tidak menjadi pengurus PKB. (Daftar ke PDIP) ini kan hak politik sebagai warga, selain itu kan semuanya belum final," tegas Sutiaji. (OL-2)