Rencana Pemindahan Ibu Kota, Tim Setneg Kunjungi Kalsel

PEMERINTAH Pusat mulai mengkaji kelayakan daerah-daerah di luar Pulau Jawa terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Tim Kementerian Sekretaris Negara berkunjung ke Kalimantan Selatan guna mengkaji kelayakan provinsi ini menjadi salah satu kandidat ibu kota.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira, Rabu (12/7), seusai pertemuan antara tim Setneg dan Gubernur serta sejumlah pejabat terkait Provinsi Kalsel.

"Kedatangan tim Setneg ke Kalsel dalam rangka bertemu Gubernur dan mengambil data-data sebagai bahan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara," tuturnya.

Menurut Fajar, Pemerintah Pusat sepertinya serius untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ada beberapa daerah yang disebut-sebut layak menjadi ibu kota selain Kalsel yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Namun, realisasi pemindahan ibu kota ini pun diperkirakan masih memerlukan waktu panjang dan ini baru masuk tahapan pengkajian.

"Pemindahan ibu kota negara ini tidak mudah karena diperlukan kajian yang matang dan tentunya memakan waktu cukup lama, seperti halnya Kalsel memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru," ujarnya.

Selain bertemu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, tim Setneg juga akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu yang disebut-sebut sebagai salah satu lokasi ibu kota negara nantinya.

Data-data yang diperoleh dari Kalsel ini, dikatakan Fajar, nantinya akan disampaikan kepada Presiden bersama data dan dokumen daerah lainnya yang kemudian akan dikaji sebelum ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara.

Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Kalsel, Hermansyah Manaf, mengatakan, Kalsel memenuhi syarat dan sangat layak menjadi lokasi ibu kota negara pengganti Jakarta. Karena letak geografis Kalsel berada di tengah Indonesia dan jalur laut ALKI 2 sehingga dapat mendukung poros maritim.

Gubernur Sahbirin Noor sebelumnya menyatakan kesiapan Kalsel menjadi ibu kota negara, bahkan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke provinsi itu beberapa waktu lalu sempat membicarakan tentang kemungkinan Kalsel menjadi ibu kota negara.

Meski luas Kalsel paling kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, lahan kosong seluas 300.000 hektare, masih tersedia. Kontur tanah di Kalsel lebih keras berbeda dengan kontur tanah di Kalteng sehingga cocok untuk pembangunan infrastuktur, dan yang terpenting aman dari gempa.

Jika memang diseriusi Pemerintah Pusat, Kalsel siap jadi ibu kota negara. Konsep pembangunannya bisa saja bekerja sama dengan Kalteng yang memang memiliki nilai historis saat zaman Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno).

Ditambahkan Hermansyah, provinsi mana saja di Kalimantan yang ditetapkan pemerintah tentunya memberi imbas positif bagi pemerataan pembangunan dan perekonomian daerah di Pulau Borneo. (OL-2)