Wali Kota Padang Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Mata Uang Baru

WALI Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi keberadaan mata uang Republik Indonesia yang ditolak sejumlah negara.

Mahyeldi mengatakan, pecahan uang rupiah baru tersebut tidak diterima di negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi. Dan hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah.

"Negara lain tidak menghargai mata uang rupiah baru yang kita miliki. Ini perlu dievaluasi," ujarnya di Padang, Senin (10/7).

Menurutnya, penolakan mata uang rupiah tersebut bukanlah kesalahan dari negara yang menolak tetapi harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Republik Indonesia. Sudah seharusnya dilakukan evaluasi dan otokritik terhadap permasalahan ini.

"Jadi, kritik yang disampaikan masyarakat itu benar juga," ungkap Mahyeldi.

Sementara seperti dilansir sejumlah media nasional, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, mengatakan bahwa uang rupiah pecahan baru merupakan alat pembayaran sah di Indonesia.

Menurutnya, penolakan negara lain terhadap mata uang rupiah ada otoritas dari negara yang bersangkutan. Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk menerima atau menolak mata uang milik negara lain.

Sebelumnya, warga dunia maya (netizen) bernama Dee Abdurrahman menuturkan penolakan negara Hong Kong dan Singapura terhadap mata uang rupiah baru seperti yang dialaminya. Menurutnya, saat itu dia hendak menukarkan mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat.

Melalui akun media sosialnya, dia mengungkapkan keluh kesahnya tentang legalitas uang rupiah baru tersebut di luar negeri.

"Uang baru hanya berlaku di Indonesia saja. Saya kemarin di Hong Kong dan Singapura tidak bisa ditukar," kata Dee.

Hal serupa juga dialami oleh Yanto. Dalam pengakuannya, dia mengatakan sangat kesulitan untuk menukarkan uang rupiah baru ke mata uang riyal Arab Saudi. Menurutnya, tempat penukaran uang di Arab Saudi hanya bersediamenukarkan mata uangnya dengan mata uang rupiah yang lama.

"Mereka menolak mata uang rupiah baru, maunya mata uang rupiah yang lama," kata Yanto. (OL-2)