Puluhan IKM Berbasis Garam di Cirebon dan Indramayu Gulung Tikar

PULUHAN industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, terpaksa gulung tikar. Ketiadaan pasokan garam menjadi penyebabnya.

Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Jawa Barat, M Taufik, mengungkapkan, sejak Mei 2017 lalu pasokan garam sudah langka.

"Susah sekali mendapatkan pasokan garam," katanya di Cirebon, Rabu (5/7).

Akibatnya, lanjut dia, puluhan IKM berbasis garam baik di Kabupaten Cirebon maupun di Kabupaten Indramayu saat ini sudah gulung tikar. Untuk di Kabupaten Cirebon sedikitnya ada 25 IKM berbasis garam yang bangkrut. Sedangkan di Kabupaten Indramayu, ada 2 IKM pengasinan ikan yang saat ini juga sudah tidak lagi berproduksi.

"Garam sekarang sudah sekali didapatkan, langka," keluh Taufik.

Dijelaskan Taufik, kelangkaan garam sebenarnya bermula pada 2016 lalu.

"Sepanjang 2016 terjadi kemarau basah, sehingga petani garam tidak bisa berproduksi," katanya.

Padahal, dalam kondisi normal, produksi garam di Cirebon dan Indramayu mencapai 550 ribu ton. Namun, kemarau basah sepanjang 2016 membuat petani tidak bisa mengolah garam.

"Produksi garam sepanjang 2016 nol," ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan PT Garam Persero akhirnya mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton. Namun, IKM di Cirebon dan Indramayu tidak ada yang bisa mendapatkan garam impor tersebut.

"Sedangkan pasokan garam dari petani tidak ada lagi, sehingga stok kosong, IKM pun tidak lagi bisa beroperasi mulai Mei hingga sekarang," tambah dia.

Sementara itu, Sujati, pemilik pabrik garam di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, mengungkapkan, saat ini dirinya harus merumahkan 25 pekerjanya.

"Terpaksa dirumahkan, karena stok garam sudah tidak ada lagi," ungkapnya.

Biasanya, lanjut Sujati, dirinya mendapatkan pasokan garam dari tengkulak yang mengelola garam rakyat. Namun, seiring dengan petani garam yang tidak bisa menghasilkan garam, tengkulak pun tidak lagi memiliki stok.

Tadinya, dirinya berharap bisa mendapatkan pasokan garam dari PT Garam Persero. "Tapi untuk mendapatkannya susah sekali, harus ada persyaratan yang sangat memberatkan, terutama soal dokumen," kata Sujati.

Mereka pun tidak bisa memenuhinya, sehingga terpaksa menutup pabriknya. "Ada garam yang dijual eceran, tapi harganya berkisar Rp3.300 per kilogram hingga Rp4 ribu/kg," kata Sujati.

Harga tersebut, menurut dia, sudah tidak wajar dan mereka tidak akan bisa menjual kembali garam tersebut. Padahal, pabrik pengolahan garam milik Sujati setiap harinya memproduksi 5 ton garam siap jual.

Karenanya baik Taufik maupun Sujati berharap agar pemerintah mempermudah akses IKM untuk mendapatkan garam dari PT Garam Persero. "Supaya IKM bisa kembali beroperasi," kata Taufik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Deni Agustin, mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu apakah IKM pengolah garam di Kabupaten Cirebon benar-benar berhenti beroperasi.

"Beberapa bulan lalu kami masih bertemu dan mereka masih beroperasi," kata Deni.

Hanya saja, jika terkait dengan cuaca, Deni mengakui pasokan garam memang berkurang seiring dengan kemarau basah yang terjadi sepanjang 2016 lalu. Sebagai IKM, lanjut Deni, mereka memang harus dilindungi. Namun terkait kebijakan impor garam, menurut Deni, hal itu bukan wewenang pihaknya.

"Itu wewenang pemerintah pusat," katanya. (OL-2)