Kalsel Deklarasikan Penolakan Radikalisme

GUBERNUR Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajak seluruh komponen masyarakat harus bersatu mencegah potensi masuknya paham radikalisme dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu keamanan masyarakat.

"Sinergitas menjaga kerawanan masuknya paham radikalisme harus ditunjukan seluruh elemen masyarakat. Caranya dengan tetap memelihara dan menciptakan rasa aman di masyarakat serta memperkokoh nasionalisme terhadap NKRI," tutur Sahbirin, Rabu (28/6). Sebagai wujud komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mendeklarasikan penolakan terhadap kelompok-kelompok radikalisme.

Menurut Gubernur deklarasi tersebut untuk menolak keberadaan kelompok radikalisme dengan segala bentuk aktifitasnya karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

"Kalsel bertekad menciptakan dan menjaga suasana aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan. Ini demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga menyatakan tekad untuk membangun kesadaran warga masyarakat dari segala bentuk provokasi yang dapat merusak kerukunan serta memecah belah umat beragama," tegasnya.

Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat Kalsel agar segera melapor apabila mengetahui adanya organisasi atau paham radikal serta gerakan anti-Pancasila di wilayah masing-masing ke instansi berwenang.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel menandatangani deklarasi penolakan terhadap kelompok radikalisme bersama dengan Kapolda Kalsel Brigjend Rachmat Mulyana, Kajati Kalsel Abdul Muni, Danlanud Syamsudin Noor Abdul Haris serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Kalsel sendiri menurut catatan pihak Badan Kesbangpol provinsi ini bukan merupakan daerah sasaran aksi terorisme di tanah air. Namun kondisi Kalsel yang kondusif menjadi tempat mereka untuk bersembunyi.

Kalsel juga sangat rawan terhadap penyebaran paham-paham radikal yang bisa masuk lewat pondok pesantren dan lainnya. Hal ini juga dipengaruhi kultur masyarakat Kalsel yang religius.

Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Taufik Sugiono mengatakan upaya pencegahan berkembangnya paham radikal di Kalsel terus dilakukan dengan sosialisasi di 13 kabupaten/kota termasuk pada 350 pondok pesantren yang ada di wilayah ini. (OL-3)