Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BULOG Jawa Tengah terus merangkul sejumlah elemen masyarakat untuk mengoperasikan Rumah Pangan Kita (RPK). Lembaga itu menyediakan komoditas pangan strategis yang sehat dan mudah terjangkau.
“RPK sangat strategis dalam menjaga stabilitas pangan di darah, terutama selama Ramadan hingga Lebaran. Kami sudah merangkul Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri untuk menggulirkan RPK di sejumlah wilayah,” tutur Wakil Kepala Bulog Jawa Tengah, M Rizal Mulyawan Latief, di Surakarta, kemarin.
Di beberapa lokasi di Kota Semarang, Rumah Pangan Kita Tetap Setia sudah dibentuk. “Kami terus mendorong masyarakat terlibat aktif dalam program ini,” tambah Rizal.
Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Bulog Jawa Tengah terus menggelar operasi pasar dan pasar murah di semua kantor Bulog kabupaten dan kota. Kebutuhan pokok yang dijual terdiri atas beras, gula pasir, minyak goreng, daging beku, bawang putih, dan bawang merah.
Langkah strategis juga dilakukan Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, guna menekan gejolak harga. Selama Ramadan, mereka akan menyalurkan beras sejahtera untuk keluarga miskin sebanyak tiga kali. “Penyalurannya pada akhir Mei, pertengahan Juni, dan akhir Juni,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Langkah itu dilakukan, lanjutnya, karena saat Ramadan biasanya kebutuhan masyarakat meningkat, juga saat Lebaran. Karena itu, penyaluran rastra diharapkan bakal membantu masyarakat. “Di sisi lain, dengan adanya penyaluran rastra, gejolak harga beras di pasaran bisa ditekan,” jelasnya.
Jumlah rastra di Banjarnegara tahun ini meningkat menjadi 76,5 ribu ton per bulan jika dibandingkan dengan 2016 yang mencapai 69,5 ribu ton.
Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinas perdagangan dan KUKM membantu Polres Sukabumi dalam tim Satgas Pangan mengawasi kemungkinan terjadinya penimbunan. Para distributor pangan akan diawasi secara ketat dan jika ada yang berani menimbun, mereka akan mendapat sanksi.
“Selain penimbunan, kami akan memperketat pengawasan terhadap distributor yang hendak mempermainkan harga pangan. Untuk pelaku, penyidik Polres Sukabumi akan menjeratnya dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan dan sejumlah regulasi lain,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan KUKM Asep Fajar. (WJ/LD/BB/MY/RS/AD/SS/YK/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved