BNPB Imbau Pemda segera Umumkan Status Siaga Darurat Karhutla

Rudi Kurniawansyah
16/5/2017 20:01
BNPB Imbau Pemda segera Umumkan Status Siaga Darurat Karhutla
(ANTARA)

PEMERINTAH mengapresiasi kolaborasi yang kuat antara semua pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, mengatakan upaya pencegahan karhutla tahun lalu tidak hanya banyak dibantu pengaruh alam tetapi juga karena upaya kolaborasi dari masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha yang sangat baik. Hal itu menjadi faktor utama dalam pencegahan karhutla.

"Kolaborasi kesiapsiagaan begitu baiknya. Sesuai arahan Presiden mengenai pentingnya pencegahan kebakaran hutan secara dini. Hasilnya 2016 seperti itu," kata Willem dalam sambutannya di peluncuran Desa Bebas Api 2017 di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (16/5).

Pada kesempatan tersebut, Willem atas nama pemerintah mengucapkan penghargaan kepada para kepala desa yang berhasil menjaga desanya dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang telah melakukan program-program pencegahan karhutla, yaitu Desa Bebas Api yang selama 3 tahun mampu menurunkan kebakaran secara signifikan.

Kunci keberhasilan lainnya, kata Willem, ialah early warning system (sistem deteksi dini) yaitu bagaimana memantau titik api (hotspot), memberikan kesadaran, maklumat, dan sosialisasi. Langkah tersebut diakui telah meningkatkan kemampuan dalam pemadaman kebakaran secara dini.

"Pada tahun ini, BNPB menyiagakan sebanyak 27 helikopter untuk water bombing dan tiga pesawat untuk patroli. Saat ini, baru dua daerah yakni Riau dan Sumatra Selatan yang telah berstatus siaga darurat. Karena itu, kami imbau pemerintah daerah lainnya seluruh Indonesia agar lekas menetapkan status siaga," tegas Willem.

Ia menambahkan, penetapan status siaga darurat sejak dini agar BNPB dapat membantu dari segi pendanaan untuk pencegahan. Saat ini, dana bencana karhutla BNPB yang siap ditarik dari Kementerian Keuangan sebanyak Rp2 triliun. Padahal, berdasarkan prediksi cuaca 2017 dari Amerika, Selandia Baru, dan Jepang, musim hujan akan berlangsung hingga Mei dan kemarau akan terjadi dari Juni hingga Oktober-November 2017 atau selama enam bulan.

"Kemarau normal dan cukup lama kira-kira 5-6 bulan. Ini harus diwaspadai. Jepang bilang ini kemarau moderat. Apa pun pantauannya, yang penting harus siap," kata Willem.

Direktur RAPP, Rudi Fajar, mengatakan, perkembangan Desa Bebas Api yang signifikan menunjukkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuka lahan dengan tidak menggunakan api. Pencegahan perlu komitmen dan kesadaran yang kuat dari berbagai pihak, termasuk agar selalu saling mengingatkan untuk menjaga lahan dari lebakaran.

"Saya selalu ingat pesan Pak Willem agar dalam melakukan sesuatu jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri tidak berhasil," ujar Rudi.

Dia menjelaskan, jika sebelumnya Desa Bebas Api baru mencakup lima kegiatan (reward dan insentif, crew leader, pendampingan pertanian, monitoring kabut asap, dan sosialisasi), tahun ini ditambah dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ke sekolah telah dilakukan di 50 sekolah dan tahun ini rencananya dilakukan di 72 sekolah. Selain itu, sosialisasi juga ditempuh melalui tokoh lintas agama dan pemutaran film.

"Hari ini ada adik-adik kita komikus yang membuat tema kebakaran. Kita libatkan mereka sejak dini," tutur Rudi.

Hasil penilaian Desa Bebas Api 2016 yang memperoleh hadiah Rp100 juta ada sembilan desa, yaitu Sering, Kuala Panduk, Petodaan, Teluk Binjai, Teluk Meranti, Penarikan, Olak, Tasik Putri Puyu, dan Tanjung Padang. Sedangkan desa yang menerima hadiah Rp50 juta ada lima desa, yaitu Pelalawan, Kuala Tolam, Langgam, Pangkalan Gondai, dan Lubuk Jering.

Sementara itu, empat desa tidak memperoleh hadiah karena terjadi kebakaran lebih dari 2 hektare, yaitu Pulau Muda, Segamai, Lukit, dan Dayun. Tahun ini ada 18 desa yang berkomitmen bergabung dalam Program Desa Bebas Api, yaitu Langgam, Penarikan, dan Pangkalan Gondai (Kabupaten Pelalawan), Dayun, Olak, Lubuk Jering (Siak), dan Tanjung Padang, Tasik Putri Puyu, Mekar Delima, Dedap, Kudap, Lukit, Bumi Asri, Pelantai, Teluk Belitung, Mayang Sari, Bagan Melibur dan Mekar Sari (Kabupaten Kepulauan Meranti). (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya