Kapolda Bali Ancam Copot Anggota yang Takut Preman

KAPOLDA Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengancam seluruh jajarannya baik itu kapolres, kapolsek, kasat, kanit, dan jabatan lainnya untuk tidak melakukan deal, ajakan berdamai, atau sejenisnya dengan para preman yang bertebaran di Bali.

Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja menjelaskan, perintah Kapolda sudah sangat jelas, bahwa bagi Kapolres, Kapolsek dan jabatan penting lainnya yang ada di seluruh Polda Bali akan dicopot dari jabatannya.

"Tugas Tim Pemberantasan Premanisme di Bali dan koordinasi dengan seluruh jajaran sudah sangat jelas. Bila ada yang main-main dengan preman, atau malah takut mengambil tindakan tegas, jabatannya akan dicopot. Ini komitmen seluruh aparat di Bali, bahwa preman tidak boleh ada di Bali. Biarkan Bali itu aman, damai, kondusif. Ini daerah pariwisata. Jadi harus aman," ujarnya di Denpasar, Minggu (7/5).

Awalnya, sambung Hengky, seluruh baliho yang berisikan dan berasal dari ormas apa pun harus diturunkan. Ini berlaku di seluruh Bali.

"Para kapolres, kapolsek dan jajarannya, wajib menurunkan baliho itu dari kelompok mana pun. Selama ini biasanya berasal dari Ormas Laskar Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu (PBB). Bila masih ada yang terpasang, di wilayah polres mana, polsek mana, maka pejabat di wilayah itu akan ditindak," ujarnya.

Setelah itu, seluruh pungutan dari preman yang mengatasnamakan ormas apa pun akan ditindak. Pengalaman selama ini, banyak unit usaha di Bali seperti bengkel, warung, toko, harus memberikan jatah uang keamanan bulanan kepada preman yang mengatasnamakan Ormas.

"Mereka datang pungut dengan alasan uang keamanan. Keamanan itu tanggungjawan Polri. Kami minta masyarakat laporkan bila ada pungutan seperti itu, sekalipun itu sudah berlangsung lama," ujarnya.

Polisi juga sedang menginvestigasi adanya kaplingan atau usaha yang dikuasai preman dari ormas tertentu yang bertindak sebagai satpam atau tenaga keamanan.

"Kami harus memastikan bahwa satpam di mana pun, entah itu kantor, mal, tempat hiburan, harus berasal dari mereka yang memiiki sertifikat resmi, disalurkan oleh lembaga resmi, berizin. Sebab, pengalaman selama ini, kriminalitas terjadi ketika penanganan dilakukan tenaga keamanan tidak resmi yang bertindak di luar SOP," ujarnya.

Polda Bali akan memberantas semua aksi premanisme di Bali termasuk mengambil tindakan tegas sampai penembakan bila ada upaya melawan dan membahayakan polisi. (X-12)