KPI Diperkuat demi Pengawasan Optimal

RAPAT kerja nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2017 yang digelar di Kota Bengkulu mendesak pemerintah pusat ataupun daerah untuk menguatkan kelembagaan dan anggaran.

Rakornas yang berlangsung sejak 31 Maret hingga 1 April itu melahirkan rekomendasi yang terdiri atas tiga bidang, yakni pengawasan isi siaran, kelembagaan, dan pengelolaan struktur dan sistem penyiaran. Dalam hal penguatan kelembagaan, rakornas pun membahas kendala terkait dengan anggaran.

"Selama ini keberadaan KPI di daerah tidak lagi mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah dan seharusnya permasalahan tersebut mengacu pada aturan yang baru sekarang ini," kata Ketua KPI Daerah (KPID) Bengkulu Ratimnuh, kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah dan lembaga legislatif pusat agar menyusun aturan khusus sehingga masalah anggaran KPID dapat diatur dengan baik dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan selama ini media atau lembaga penyiaran belum terawasi dengan optimal. Padahal, banyak di antara lembaga penyiaran yang cenderung memberikan informasi yang disusupi 'kepentingan'.

"Media massa dan media alternatif atau online selama ini hanya sebatas kepentingan bisnis atau rating semata," ujar Yuliandre.
Karena itu, KPI dapat menciptakan sinergi dengan lembaga penyiaran. Selain itu, menurutnya, KPI butuh dukungan dari pemerintah untuk memperkuat fungsinya, terutama dalam pengawasan.
Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran yang berlaku saat ini, fungsi tersebut dinilai belum berjalan dengan optimal.

Yuliandre menegaskan KPI akan menempuh semua langkah termasuk jalan hukum dan politik untuk mengurai permasalahan kelembagaan yang timbul akibat benturan perundang-undangan. Revisi UU Penyiaran pun dinilai perlu untuk menguatkan fungsi tersebut. MY/J-4