Banjir di Jakarta Jangan Dipolitisasi

BANJIR yang melanda di sejumlah titik di Jakarta pada Selasa (21/2) murni akibat belum optimalnya pengelolaan saluran air. Persolan yang kerap melanda Ibu Kota itu diminta tidak perlu diributkan dan justru segera ditangani bersama.

Sempat timbul asumsi dari beberapa kalangan, bencana banjir kemarin menjadi salah satu produk politik. Secara kebetulan, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sedang menjalankan hajat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Pilkada Serentak 2017.

Pengamatan Perkotaan Nirwono Joga mengutarakan, banjir di Jakarta cukup lumrah terjadi. Penyebabnya akibat curah hujan yang tinggi ditambah masih buruknya drainase. Penanganan drainase sejauh ini masih bersifat parsial, hanya mengacu pada titik genangan sebelumnya.

"Sifat air itu berpindah ke tempat rendah. Jika titik air tidak dibenahi semua, maka dapat berpindah di titik yang belum ditangani," terang Nirwono, Rabu (22/2).

Menurutnya, ada empat tipe banjir Jakarta, yakni banjir akibat hujan lokal, kenaikan permukaan air laut, banjir kiriman, dan gabungan tiga faktor tadi. Dengan kondisi tersebut, pastinya penanganannya bakal berbeda-beda, tidak cukup sebatas normalisasi.

"Tetap ada rencana induk. (Pihak terkait) harus duduk bersama. Buat satu pintu," katanya.

Adanya isu praktik politik di tengah banyaknya korban akibat bencana banjir Jakarta sangat disayangkan Nirwono. Terlebih itu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Terbatasnya informasi titik lokasi bencana jelas merugikan masyarakat.

"Masyarakat wajib tahu, titik mana saja yang terjadi banjir. Jadi masyarakat bisa antisipasi juga. Jangan sampai ditutup-tutupi. Apalagi disangkutkan dengan kegiatan politik," ujarnya.

Ironisnya, muncul pula perdebatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait transparansi informasi data titik banjir yang terjadi.

"Masalahnya makin banyak, bukannya selesai. Kalau seperti ini bagaimana dapat fokus. Aparat berwenangnya aja sibuk berdebat. Jangan salahkan masyarakat juga," pungkasnya. (X-12)