Pembangunan Jakarta Telantar

KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono terpaksa meminta maaf. Ia menyesal akibat keterlambatan Pemprov DKI membayar bahan bakar kepada penyuplai, bus antar-jemput pegawai DKI berhenti beroperasi, Jumat (27/2).

"Jumat sore sudah dibayar. Senin besok sudah mulai beroperasi. Penyuplai bahan bakar menyetop pasokan karena takut kekisruhan APBD membuat mereka tidak dibayar. Kami minta maaf," ujarnya, kemarin.

Kekisruhan Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 yang berlarut-larut membuat pembangunan di Jakarta telantar. Selain bus antar-jemput PNS yang sempat berhenti beroperasi, sejumlah pembangunan yang mestinya sudah digeber sejak awal tahun ini, kini mandek (lihat grafik).

Pembebasan lahan untuk pembangunan terminal mass rapid transit (moda raya terpadu) yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, misalnya, terhambat. Begitu juga pembebasan lahan 31 hektare di 46 titik untuk menambah ruang terbuka hijau terhambat. Mundurnya pengesahan RAPBD juga menyebabkan tunjangan kinerja daerah pegawai DKI macet dalam dua bulan terakhir.

"Semua yang berujung pada pelayanan publik terlambat. Jalan rusak akibat hujan, gedung sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan bisa dipastikan terhambat," kata Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun.

Kekisruhan RAPBD DKI 2015 bermula ketika DPRD menyebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melanggar undang-undang karena menyodorkan RAPBD yang bukan hasil rapat paripurna DPRD ke Mendagri. Dewan pun mengajukan hak angket atau penyelidikan. Ahok melawan. Ia menyodorkan RAPBD versi Pemprov DKI ke Mendagri karena di RAPBD versi DPRD ada dana 'siluman' sebesar Rp12,7 triliun.

Buku Ahok
Dana 'siluman' itu pula yang ia temukan pada APBD DKI 2014, seperti pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang diduga digelembungkan. "Tidak mungkin yang melakukan ini SKPD (satuan kerja perangkat daerah) karena kita menggunakan e-budgeting," kata Ahok saat ditemui di Gedung Metro TV, tadi malam.

Ahok kian marah setelah mengetahui adanya usulan pengadaan buku tentang dirinya senilai Rp30 miliar. "Ini keterlaluan. Itu APBD versi DPRD. Di APBD versi kami tidak ada. Saya masih waras, saya masih mampu. Saya juga tidak mau bikin buku. Gila, masak saya bikin buku seharga Rp30 miliar?"

Program pengadaan buku trilogi Ahok berjudul Dari Belitung Menuju Istana, Tionghoa Keturunanku, serta Indonesia Negaraku ditemukan dalam RAPBD 2015 versi DPRD di pos anggaran dinas pendidikan. Baik Ahok maupun dinas pendidikan mengaku tidak pernah merencanakan pengadaan buku tersebut. Ahok pun telah melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/2) sore. KPK berjanji menelusuri dugaan adanya dana 'siluman' tersebut.

Sementara itu, saat menanggapi nasib RAPBD DKI 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan. "Kita lihat dulu. DPRD sudah memutuskan hak angket dan Gubernur sudah lapor KPK. Biar berproses dulu mana yang benar, mana yang salah."

Ia mengatakan Kemendagri masih mengevaluasi RAPBD DKI. "Belum selesai. Masih perlu klarifikasi. Waktu Kemendagri 14 hari, sampai 8 Maret 2015."