Kembali ke Balai Kota, Ahok Coba Rileks dan Fokus Jalani Sidang

HARI pertama menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan fokus mengikuti sidang peradilan yang masih dijalaninya.

Saat serah terima jabatan di Balai Kota, Sabtu (10/2) petang, Ahok menegaskan dirinya beserta wakilnya Djarot Saiful Hidayat sudah berkoordinasi dengan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumarsono. Berbagai kewajiban Sumarsono saat memimpin pun akan diselesaikan sebelum Ahok kembali ke Balai Kota.

"Pokoknya hari Senin pertama saya aktif jadi gubernur, saya akan mengikuti sidang dulu karena itu sudah diagendakan," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga akan mencoba lebih rileks untuk memimpin kembali sambil tetap menjalankan kawajibannya menjalani persidangan. Dalam menjalankan tugasnya, Ahok menjamin netralitas dan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) menjelang pemilihan Rabu (15/2) depan.

"Saya tidak ingin orang memilih saya karena jabatan. Birokrat harus netral dan profesional. Orang akan baik jabatannya dengan kerja kerasnya sendiri bukan karena orang lain," cetusnya.

Dikatakan lebih lanjut, birokrat harus menegakan nilai luhur sebagai pelayan masyarakat sehingga bisa menciptakan sistem yang semakin baik. Birokrat pun diminta oleh Ahok untuk tidak berpolitik praktis serta bermain dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Kami yakin sistem ini semakin baik. Tapi saya minta untuk birokrat tidak bermain politik dan SARA karena ingat kita diambil sumpah. Dia yang mau melayani rakyat maka dia adalah patriot," tegas Basuki.

Sikap netral yang harus dimiliki oleh birokrat atau PNS juga ditegaskan mantan Plt Gubernur Sumarsono. Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Soni itu menjamin semua PNS termasuk tenaga kerja lepas untuk netral. Bahkan, dia sudah menindak tegas dengan memberikan skors kepada yang mencoba berpihak.

"Saya sudah tidak tegas pegawai yang coba memihak. Sampai pekerja lepas juga coba memasang foto lalu dibuat menjadi spanduk untuk dipajang, langsung saya tindak untuk diskors. Saya jamin 99% pemerintah DKI Jakarta netral," tegas Soni. (OL-3)