Djarot akan Pecat PNS Berpolitik

WAKIL Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh PNS di pemerintah provinsi DKI Jakarta yang terlibat pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Ancamannya mulai dari sanksi ringan sampai dipecat bila terbukti aktif berpolitik.

"Ya kalau dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara enggak boleh dong, kalo memang terbukti betul bisa dipecat, bukan hanya dipecat sebagai pejabat, sebagai kepala dinas, tapi dia juga bisa dipecat sebagai PNS," terang Djarot saat blusukan di Jalan Semangka II, Jati Pulo, Jakarta Barat, Selasa (31/1).

Saat itu ia ditanya terkait adanya dugaan sejumlah PNS berpolitik.
Menurut Djarot, PNS memang memiliki hak berpolitik tetapi itu merupakan hak individu yang harus dipisahkan dengan jabatannya. Sebagai pelayan masyarakat tidak boleh aktif berpolitik seperti menghadiri kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kalau mendukung secara pribadi mungkin, masing-masing PNS kan juga punya hak pilih. Tapi dia tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh aktif begitu ya," katanya.

Dia pun akan mengusut dugaan keterlibatan sejumlah PNS pada pesta demokrasi warga ibukota negara setelah kembali aktif sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kalo dia aktif kampanye, melakukan sesuatu yang betul-betul melanggar peraturan harus ditindak. Itu seperti menggalang suara, mempengaruhi orang, mengintimidasi, ikut didalam kampanye, pertemuan pertemuan dalam kampanye, menyebarkan atribut," paparnya. (X-12)