Akhiri Segera Kisruh di Jakarta

SUDAH dua bulan terakhir Dwi, 42, tidak menerima tunjangan kinerja daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, gajinya sebagai pegawai Pemprov DKI tinggal menyisakan separuh, sekitar Rp1,7 juta, karena dipotong untuk cicilan pinjaman ke Bank DKI. "Saya enggak tahu harus ngutang dari mana lagi. Ini semua gara-gara kekisruhan anggaran DKI antara Gubernur dan DPRD yang enggak kelar-kelar. Kami-kami ini yang harus jadi korbannya," ungkapnya.

Jika kekisruhan terus berlarut dan tidak ada kejelasan soal APBD DKI Jakarta tahun 2015, ia sudah berniat menggadaikan barang-barang yang ia miliki. "Bisa sampai Mei (2015) tak dibayar tunjangan kami."

Berbagai kalangan pun mendesak agar kekisruhan di DKI segera diakhiri. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak Kementerian Dalam Negeri menjadi wasit dalam kekisruhan RAPBD DKI Tahun 2015. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tegas dan cekatan, kata Agus, positif. "Namun, Ahok tidak pandai dalam komunikasi politik. Padahal, setiap kepala daerah harus mendekatkan diri pada legislatif untuk kelancaran pembangunan. Tidak mesti dengan lobi-lobi anggaran, tetapi dengan komunikasi politik yang baik. Jangan rakyat jadi korban."

Agus menyebutkan gaya komunikasi Ahok yang keras kerap memancing emosi para anggota dewan, sehingga sering berujung kekisruhan yang tidak perlu.

Kekisruhan antara Gubernur Ahok dan DPRD ihwal RAPBD DKI 2015 belum ada tanda-tanda surut. Yang terjadi justru saling 'hantam' sehingga rakyat Jakarta, termasuk para pegawainya, menjadi korban. Sejumlah pembangunan molor. Tunjangan untuk ribuan pegawai dan tenaga honor pun tertunda.

Kemarin, Ahok melawan angket yang digulirkan oleh DPRD Jakarta. Sekitar pukul 16.50 WIB, ia mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan adanya anggaran 'selundupan' di RAPBD DKI Tahun 2015 senilai Rp12,7 triliun.

Dengan didampingi jajaran Bappeda DKI, Ahok membawa dua kardus berisi dokumen Rancangan APBD DKI 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu diterima pimpinan KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Selama lebih dari satu jam, Ahok dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah menjelaskan anggaran 'selundupan' tersebut. "Bukti sangat jelas dan biar KPK yang menyelidiki."

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Perlu ditelaah, diverifikasi dulu, baru nanti bisa disimpulkan."

Sumber Media Indonesia menyebutkan angka Rp12 triliun yang disebut oleh Ahok sebagai dana 'siluman' itu dialokasikan untuk pembebasan lahan, alat berat, rehab gedung, alat kesehatan, dan alat pendidikan (lihat grafik).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku senang dengan langkah Ahok melaporkan kasus dugaan dana siluman ke KPK tersebut. "Biar semua terang-benderang, siapa yang sebenarnya 'bermain'. Selama ini kan seolah-olah DPRD yang dituduh bermain. Padahal, kami tidak bisa membahas anggaran sampai detail ke satuan tiga lagi," ujarnya kepada Media Indonesia, tadi malam. (Cah/Ars/X-3)