Sumarsono Kewalahan Hadapi Normalisasi Kali Krukut

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berupaya menggenjot pengerjaan normalisasi Kali Krukut agar dapat rampung pada 2017. Hingga kini pemprov masih memiliki banyak pekerjaan rumah karena prosesnya sempat tertunda.

"Program normalisasi Kali Krukut melintasi 16 kelurahan dan ini luar biasa. Sampai sekarang belum bisa terealisasi," terang Sumarsono di Balai Kota DKI, kemarin (Senin, 23/1).

Menurutnya, kendala terbesar yang dialami Pemprov DKI Jakarta ialah pembebasan lahan yang memerlukan waktu panjang.

Hal itu terutama disebabkan harga lahan yang melangit karena area tersebut masuk kawasan elite. Akibatnya, dana yang dianggarkan di APBD 2016 untuk pembebasan lahan tidak cukup untuk membayar kepada pemilik lahan.

Pada tahun ini pemprov menyediakan dana Rp200 miliar. Namun, anggaran itu tidak hanya untuk Kali Krukut, tapi juga untuk seluruh proyek pembebasan bantaran sungai di Jakarta.

Dengan melihat keterbatasan anggaran, Sumarsono pesimistis dana pemprov mampu menutup biaya pembebasan lahan.

"Di 2017 ada Rp200 miliar. Fokus kami untuk Kali Pesanggrahan, Ciliwung, dan Krukut. Dana Rp200 miliar itu tidak akan cukup. Saya yakin Rp500 miliar juga tidak bakal cukup," tuturnya.

Di lain hal, kata Sumarsono, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa ditunda. Apalagi kondisi Kali Krukut saat ini sungguh menyedihkan, yakni tinggal 2-3 meter dari trase ideal 20 meter. "Terjadi penyempitan. Itulah mengapa kawasan Kemang selalu menjadi langganan banjir," ungkapnya.

Selain persoalan dana, hal lain yang dibutuhkan pemprov ialah koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(MTV/J-4)