Sesuai Konstitusi, AMSIK Minta Ahok Tidak Ditahan

ALIANSI Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) meminta agar majelis hakim kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ditahan. Hal itu dilakukan, agar Ahok dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan politik berupa kampanye ke masyarakat DKI Jakarta.

"Majelis hakim diharapkan dapat menolak siapapun yang meminta penahanan terhadap Ahok. Sehingga, selama proses persidangan Ahok tetap dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubenur DKI Jakarta periode 2017-2022," kata perwakilan AMSIK, Ilma Sovriyanti, Minggu (22/1).

Sikap tersebut disampaikan AMSIK agar proses peradilan terhadap Ahok juga berjalan adil, jujur dan sejalan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. "Ini merupakan bentuk kepedulian dan panggilan kami sebagai warga negara yang meninggikan konstitusi Indonesia," ujarnya.

Imla juga meminta agar majelis hakim tidak takut terhadap intervensi dari manapun dengan desakan untuk menahan mantan bupati Belitung Timur itu. Sebab selaku calon gubernur, Ahok mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lain dalam berpolitik, seperti kampanye ke masyarakat DKI Jakarta untuk memaparkan visi-misi dan program kerja.

Ilma menyebut ada ratusan dari berbagai elemen masyarakat seperti profesor, dosen, akademisi, yang menyatakan sikap agar majelis hakim tidak menahan Ahok. Nantinya sikap tersebut juga akan diserahkan ke PN Jakarta Utara.(MTVN/OL-4)