Dinas KPKP Respons Kritik MUI soal Penanganan Ikan Sapu-Sapu

KRITIK Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penanganan ikan sapu-sapu direspons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menegaskan pihaknya tengah mengevaluasi metode pemusnahan agar sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan.

Ia mengakui, praktik penguburan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar di lapangan tidak sepenuhnya bisa dihindari. Terlebih, volume tangkapan yang tinggi membuat proses penanganan membutuhkan langkah cepat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lanjutan.

Baca juga : Hampir 7 Ton! Jakarta Diserbu Ikan Sapu-Sapu, Selatan Jadi Episentrum

“Dalam praktiknya memang sulit dihindari. Sebagian sudah dimatikan terlebih dahulu sebelum dikubur, namun dalam jumlah besar ada tantangan teknis di lapangan,” ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (20/4).

Ia memastikan, Pemprov DKI tidak menutup mata atas kritik yang disampaikan MUI. Justru, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola penanganan spesies invasif tersebut ke depan.

Saat ini, Dinas KPKP tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, lembaga penelitian, praktisi, hingga pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk merumuskan metode pemusnahan yang lebih tepat, efektif, dan tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan.

Menurut Hasudungan, pendekatan ilmiah dan kolaboratif menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan persoalan ekosistem, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keagamaan.

“Kami mencari formulasi terbaik agar penanganan ikan sapu-sapu tidak menyalahi kaidah agama sekaligus tetap memenuhi prinsip animal welfare,” pungkasnya. (Far/P-3)