Bank DKI Perpanjang Registrasi ATM Combo Transjakarta Gratis

BANK DKI memperpanjang kegiatan registrasi dan aktivasi ATM Bank DKI Combo untuk layanan Transjakarta gratis hingga Maret 2017. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Jakarta khususnya pengguna Transjakarta.

Selain itu, Corporate Secretary Bank DKI Zulfarshah menyampaikan pihaknya juga merelokasi sebagian outlet registrasi agar lebih menjangkau pengguna Transjakarta.

Ada lima wilayah titik outlet yang direlokasi, yaitu untuk Jakarta Pusat dari Kecamatan Menteng pindah ke Kantor Walikota Jakarta Pusat, lalu untuk Jakarta Barat dari Kecamatan Kalideres pindah ke Kantor Walikota Jakarta Barat.

Selanjutnya, untuk Jakarta Utara pindah dari Kecamatan Pulo Gadung ke Kantor Walikota Jakarta Utara, di Jakarta Selatan outlet yang sebelumnya berada di Kecamatan Setiabudi dan Pasar Minggu pindah ke Kantor Walikota Jakarta Selatan dan Kantor Dinas Perhubungan Jatibaru.

Titik terakhir di Jakarta Timur, yaitu dari Kecamatan Ciracas pindah ke Kantor Walikota Jakarta Timur. "Relokasi ini akan kami fokuskan ke titik-titik strategis seperti Gedung Balaikota, Kantor Walikota dan Kantor Dinas Perhubungan Jatibaru,” ungkap Zulfarshah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1).

Ia menambahkan, selain melakukan relokasi pada lima wilayah tadi, Bank DKI juga akan menambahkan outlet registrasi dan aktivasi layanan Transjakarta gratis di Gedung Balaikota.

Kartu ATM Bank DKI Combo merupakan kartu JakCard (prepaid) yang terintegrasi dengan ATM Bank DKI sehingga selain bisa dipergunakan untuk pembayaran tiket TransJakarta, juga berfungsi sebagai kartu ATM pada lazimnya.

Selain itu, ATM Bank DKI Combo juga dapat dipergunakan sebagai uang elektronik untuk pembayaran e-ticketing parkir badan jalan (parkir meter), Taman Margasatwa Ragunan, Museum Seni dan Keramik serta Monumen Nasional.

Tahun lalu, Pemprov DKI memberlakukan Pergub No 160/2016 perihal Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis untuk Masyarakat tertentu. Di antaranya ialah PNS dan pensiunan PNS Pemprov DKI, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu dengan UMP DKI Jakarta dan menggunakan sistem penggajian melalui Bank DKI, serta penghuni rumah susun milik Pemprov DKI. (RO/X-12)