Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor belum Temui Titik Terang

DUGAAN praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor hingga kini belum menemui titik terang. Inspektorat disebut-sebut masih melakukan investigasi dengan memeriksa 14 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengungkap fakta dan bukti secara hukum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan proses investigasi masih berlangsung dan terus berkembang.

“Inspektorat saat ini masih melakukan investigasi. Pendekatannya lebih kepada mencari fakta dan data yang secara hukum relevan jika nanti diproses lebih lanjut,” ujar Ajat di Cibinong, Sabtu (11/4/2026).

Baca juga : Pabrik Plastik di Kabupaten Bogor Terbakar, 50 Personel Damkar Diterjunkan

Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 14 ASN telah dimintai keterangan. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 12 orang seiring pendalaman yang dilakukan tim Inspektorat.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode kroscek antar keterangan guna memastikan validitas informasi. Hal ini dinilai penting agar setiap temuan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung bukti yang kuat.

“Kurang lebih ada 14 ASN yang sudah dimintai keterangan, kemudian dilakukan kroscek satu sama lain. Karena kalau hanya berdasarkan pendapat tanpa bukti, itu menjadi data yang lemah,” katanya.

Baca juga : Populasi Bogor Hampir Tembus 6 Juta Jiwa di DKB 2025

Ajat menambahkan, laporan hasil investigasi hingga kini masih berada di Inspektorat dan belum disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. Namun, hasil tersebut ditargetkan dapat diumumkan dalam waktu dekat.

“Laporan hasil investigasinya belum kami terima, masih domain Inspektorat. Targetnya mungkin Selasa atau Rabu sudah bisa disampaikan,” ujarnya.

Terkait status ASN yang diperiksa maupun sanksi yang akan dijatuhkan, Ajat menegaskan masih menunggu hasil resmi investigasi.

“Nanti kita tunggu hasil investigasinya seperti apa. Termasuk soal sanksi,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik sehingga pemerintah daerah mendorong proses investigasi berjalan cepat dan transparan.

“Semakin cepat disampaikan ke publik, semakin terlihat integritas pengelolaan ASN di Kabupaten Bogor,” kata Ajat.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah mengarahkan Inspektorat untuk menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan agar penanganan kasus tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi dapat berlanjut ke proses pidana.

Dugaan praktik jual beli jabatan ini disebut bermula dari oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada sejumlah pegawai sejak 2022 dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan secara bertahap.

Hingga kini, Inspektorat masih terus mengumpulkan data dan keterangan guna memastikan validitas temuan sebelum menentukan langkah lanjutan. (Ant/I-1)