Paspor Bebas Pungutan Kotor

TIDAK hanya di pengurusan SIM, proses pembuatan paspor kini dilalui warga tanpa praktik pungli. Sejumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur mengaku tidak dihampiri satu calo pun saat sedang melakukan pengurusan paspor. Mereka juga menyatakan tidak ada petugas Imigrasi yang meminta biaya tambahan selain dari tarif yang sudah ditentukan.

Lucky, 45, warga Matraman, Jakarta Timur, mengatakan dirinya bahkan tidak terpikir tentang adanya calo atau pungutan liar ketika hendak memperpanjang paspornya. "Karena saat datang, langsung masuk. Jadi lupa bahwa dulunya di Imigrasi banyak calo," kata Lucky, Jumat (23/12).

Pemohon lainnya, yakni Emmy, juga menyatakan para petugas profesional saat melayani para pemohon, termasuk ketika dirinya diminta agar meminta surat keterangan perihal adanya perbedaan huruf di nama yang tercantum di kartu keluarga dan akta kelahiran. Namun, dia mendapati informasi yang berbeda mengenai harga pembuatan paspor. Saat bertanya ke salah satu petugas, dia mendapat keterangan biaya pembuatan paspor sebesar Rp355 ribu yang berarti lebih mahal daripada informasi yang sebelumnya diterima.

"Saya dapat informasi Rp300 ribu. Saya salah dengar atau bagaimana, lupa," kata wanita berusia 47 tahun itu.
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur Ilyas Sanusi menyatakan harga pembuatan paspor ialah Rp355 ribu. Harga ini terpampang jelas di spanduk yang dipampang di depan kantornya.

Dirinya menjamin tidak ada satu pun dari jajarannya yang meminta pungutan dari para pemohon. "Kami pasang TV di lantai 1 dan lantai 2 untuk tampilkan siapa saja pegawai yang bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Itu mulai dari saya sampai petugas loket. Kalau ada yang meminta, ketahuan kan siapa namanya, laporkan saja. Pasti akan kami tindak tegas," ujar Ilyas.

Selain itu, untuk memastikan tidak ada calo yang berkeliaran di dalam gedung, setiap pemohon difoto terlebih dahulu. Sebelum difoto, petugas akan mencocokkan yang akan difoto dengan identitasnya. "Jadi tidak bisa mengurus paspor dengan cara diwakilkan. Biro jasa juga sudah tidak bisa," tandas Ilyas. Beo/M-3