Dugaan Pungli Menara BTS, Kejaksaan Periksa 10 Pejabat

SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, kemarin, memeriksa secara maraton 10 pejabat Depok yang terkait dengan dugaan pungli Rp6,480 miliar dalam bentuk penarikan retribusi pembangunan 36 menara telekomunikasi base transceiver station (BTS).

Sepuluh pejabat itu terdiri tas pejabat Dinas Telekomunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok (dua orang), Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok (lima orang), dan pejabat dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok (tiga orang).

Pemeriksaan digelar di ruang intelijen mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Depok Wahyudi Eko Husodo langsung memimpin pemeriksaan itu.

“Kita juga tengah mendalami dugaan keterlibatan Kepala Distarkim lama, Kepala Diskominfo lama, dan Kepala BPMPT2T lama karena sebagian menara BTS itu diba­ngun di era pejabat lama,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengusutan dugaan kasus pungli tersebut bakal membutuhkan waktu yang lama.

Setelah pemeriksaan terhadap 10 pejabat itu, kejaksaan akan memeriksa 36 perusahaan pemohon menara BTS, para pejabat baru yang sekarang berdinas, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok. (KG/J-1)