Normalisasi Kali Krukut Tunggu Ahok

PEMERINTAH Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda program pener-tiban Kali Krukut. Penertiban bangunan menunggu Ahok selesai cuti kampanye.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi beralasan, ketiadaan anggaran menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda penertiban bangunan untuk menormalisasi Kali Krukut.

"Anggaran di dinas tata air. Kami di pemerintah kota kan hanya sebagai eksekutor. Sampai sekarang belum pasti turun kapan atau apakah menggunakan anggaran tahun 2017 yang belum disahkan karena masih dibahas," ujarnya saat ditemui, kemarin.

Selain karena anggaran, kekhawatiran berkembangnya isu negatif saat penertiban dilanjutkan pun menjadi pertimbangannya. Di masa kampanye pilkada serentak ini, semua peristiwa bisa menjadi isu negatif yang bisa menggiring opini masyarakat sehingga menimbulkan keresahan.

Kurniadi pun menegaskan ia akan menunggu Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selesai dari masa cuti kampanye. "Kita tunggu Pak Ahok kembali saja. Sekarang ini lagi susah. Rawan sekali. Nanti kalau dilanjut bisa ada keributan dan membuat keresahan," ujarnya.

Sementara itu, penertiban bangunan yang menyalahi garis sempadan kali (GSK) Kali Krukut baru dilakukan pada lima bangunan. Padahal, Pemkot Jaksel dan Dinas Tata Kota sudah mendata ada 505 yang menyalahi GSK. Penertiban ibarat jauh panggang dari api. Masih banyak yang belum dibongkar dan kawasan Kemang masih terancam banjir.

Kelima bangunan itu ialah empat rumah semipermanen di Kelurahan Petogogan dan satu bangunan pagar serta lahan taman dari Pop! Hotel di Jalan Bangka, Kemang. Pener-tiban dilakukan serentak pada 12 Oktober lalu. (Put/J-3 )