Ahok Kritisi Kebijakan Plt Gubernur Rombak Anggaran

GUBERNUR DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritisi perombakan anggaran yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Dia mengatakan seharusnya tidak semua tugas Gubernur bisa diambil alih oleh Plt.

"Plt bukan Gubernur. Plt Gubernur beda dengan Gubernur, tapi surat Mendagri (Menteri Dalam Negeri) menyatakan sama, ya sudah lah," kata Ahok di DPP Partai Serikat Indonesia (PSI), Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Sumarsono melakukan sejumlah perubahan kebijakan strategis saat menjadi Plt Gubernur DKI saat ini. Beberapa di antaranya dia merombak anggaran dana hibah Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dan dana hibah kepada TNI/Polri.

Kemudian Sumarsono juga melebur tata organisasi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan itu diperkuat oleh Peraturan Mendagri yang meluaskan kebijakan Plt Gubernur.

"Padahal secara UUD 45 yang saya pahami, Wagub pun tidak bisa menggantikan hak dan kewajiban saya dalam membuat APBD," terang Ahok.

Yang lebih disesalkan Ahok, nanti dirinya harus mempertanggungjawabkan anggaran yang bukan dia bikin sendiri. Ahok kecewa karena anggaran yang dibuat sekarang bukan representasi visi misi Ahok dalam menjalani pemerintahan.

Tak pernah ada komunikasi antara Ahok dan Sumarsono.

"Saya kan enggak boleh komunikasi sama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), saya enggak komunikasi juga sama Pak Plt soal perubahan-perubahan ini," tegas Ahok. (MTVN/OL-4)