Pemprov DKI Yakin APBD 2017 Diketok Akhir November

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono yakin penetapan APBD 2017 akan tepat waktu yakni pada 30 November mendatang. Ia menyebut saat ini Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) sedang dibahas di setiap komisi dan akan segera selesai.

"Kita bisa selesaikan November. Saya kira itu bisa kita selesaikan sebulan ini," kata Soni, sapaan Sumarsono di Balai Kota, Kamis (3/11).

Ia mengatakan kunci dari ketepatan pembasan anggaran ialah komunikasi yang terjalin baik dengan para anggota DPRD DKI. Pembahasan KUAPPAS yang sudah berjalan sejak pekan lalu pun ia nilai masih lancar dan belum menemui kendala berarti.

Berdasarkan UU No 23 tentang Pemerintah Daerah, APBD selambat-lambatnya harus disahkan sebelum 31 Desember 2016. Jika berjalan lancar dan bisa mengesahkan APBD lebih cepat berdasarkan UU tersebut, Soni pun berharap Pemprov DKI bisa menjadi contoh bagi pemda lain.

Ia juga menjamin lelang pengadaan barang dan jasa akan bisa dilakukan setelah APBD 2017 disahkan.

Sebelumnya Soni memutuskan untuk menunda lelang 14 paket pengadaan di antaranya lelang konstruksi pembangunan rusun. Hanya lelang pengadaan makanan hewan dan makanan panti di bawah DKI yang tetap dilaksanakan mendahului pengesahan APBD.

"Itu hanya lelang secara administratif tetapi kontraknya tetap setelah dokumen itu ditetapkan. Jadi kalaupun sekarang lelang dilakukan toh juga enggak bisa diimplementasikan. Tapi dari pengerjaan yang ada saya lihat kalau Januari saja sudah bisa dilakukan," ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang Perekonomian, Prabowo Soenirman juga optimistis APBD 2017 bisa diselesaikan tepat waktu.

Pihaknya saat ini sedang mengebut rapat komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas anggaran yang diajukan. Prabowo menargetkan KUAPPAS bisa selesai dan disepakati pada 20 November.

"Kita harapkan tepat waktu dan sekarang lagi pembahasan komisi dan catatan-catatan juga sedang dibahas. Minggu depan baru disampaikan di Banggar (Badan Anggaran) untuk dibahas," kata Prabowo.

Setelah disepakati, KUAPPAS akan disahkan menjadi Rancangan APBD (RAPBD) 2017 dan akan kembali dibahas per komisi dan Badan Anggaran DPRD. Barulah setelah itu, RAPBD bisa disahkan menjadi APBD. (X-12)