Ahok: Raperda Reklamasi tidak Ada Kaitan dengan Luhut

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi karena sudah mendapat 'lampu hijau' dari Menteri Koorinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menerangkan dua Raperda Reklamasi yang dia usulkan untuk dilanjutkan ialah murni kepentingan Pemerintah Provinsi DKI. Dia menegaskan hal itu tidak ada hubungannya dengan Luhut.

"Itu urusan internal kita, ya jalan saja. Beda kan kasus izin pulau," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Reklamasi sempat dimoratorium beberapa waktu lalu oleh bekas Menko Maritim, Rizal Ramli. Pada zaman Luhut, moratorium itu dicabut. Luhut kembali memperbolehkan Pemprov DKI untuk melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau.

Namun Ahok bilang, sesugguhnya reklamasi tidak pernah berhenti. "Kita enggak pernah dapat surat (berhenti reklamasi) kok. Ada nggak? Mana ada surat yang menyatakan berhenti?" ucap Ahok.

Ia menegaskan antara Raperda Reklamasi dan keputusan Menko Maritim merupakan dua hal yang berbeda. Keputusan Luhut merupakan permasalahan izin reklamasi, sementara Raperda Reklamasi soal peraturan di atas tanah reklamasi.

Kondisi di lapangan, ada beberapa perusahaan yang sudah menguruk lautan. Beberapa di antaranya ialah anak perusahaan Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group. Terakhir, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku akan menindaklanjuti permohonan Ahok.

"Akan saya kirimkan surat (usulan pembahasan reklamasi) ke fraksi-fraksi," terang Prasetyo. (MTVN/OL-4)