Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menerima keluhan langsung dari warga mengenai belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Keluhan ini disampaikan setelah Heru meresmikan program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal di Palmerah, Jakarta Barat.
Setelah acara, Heru menyapa warga sambil berjalan menuju mobil. Seorang warga bernama Juna yang menggendong anaknya memanggil-manggil nama Heru.
"Pak Heru, pak Heru," panggil Juna pada Rabu (3/7).
Baca juga : Tidak Dapat KJP, Orang Tua Murid Geruduk Kantor Sudin Pendidikan Jakpus
Awalnya, Heru tampak tidak mendengar panggilan tersebut karena suasana yang ramai. Ajudan dan staf Heru kemudian menjawab bahwa KJP sudah cair.
Namun, Juna bersikeras bahwa dia belum menerima dana KJP terbaru. Heru akhirnya menanggapi dan menyatakan bahwa KJP tahap I sudah cair.
"KJP sudah cair, sudah lama. Saya tandatangan," kata Heru.
Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Pangkas Jumlah Penerima KJMU Tahap I Tahun 2024
Heru kemudian meninggalkan lokasi acara tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Juna, sambil menenangkan anaknya yang menangis, berteriak bahwa KJP belum cair.
"Kok masih proses pak, masih proses pak," ujar Juna sambil menjauh dari kerumunan.
Juna mengaku bahwa dia tidak menerima KJP selama tiga bulan terakhir. Setelah memeriksa situs Dinas Pendidikan Jakarta, dia menemukan bahwa KJP anaknya masih dalam proses verifikasi.
"Seharusnya bulan Juni. Harusnya kan tiap bulan, ini sudah tiga bulan nggak cair. Masih proses verifikasi," jelasnya. (Z-10)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Komisi X DPR mengkritik pemecatan sepihak terhadap seratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan melalui sistem 'cleansing'.
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membatalkan pemutusan kontrak terhadap sejumlah guru honorer.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved