Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku pihaknya belum berencana untuk membongkar tiang proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said yang kini mangkrak.
Sehingga, Heru membantah kabar yang beredar bahwa tiang monorel di tengah ruas jalan tersebut akan dibongkar.
"Itu info dari mana? Saya saja baru tahu (ada kabar dibongkar). Saya nggak ada niat berpikir ke situ," kata Heru kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/6).
Baca juga : Mantan Sekda Fadjar Panjaitan Tutup Usia, Pemprov DKI Jakarta Berduka
Senada, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono menegaskan Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk membongkar tiang monorel itu.
"Saya sendiri enggak tahu. Saya belum tahu rencana (pembongkaran tiang monorel) itu," urai Joko.
Konstruksi proyek monorel di Jakarta ini dimulai pada tahun 2004.Dua puluh tahun berlalu, Pemprov DKI masih belum memutuskan solusi untuk menentukan nasib tiang proyek mangkrak tersebut. Besi tiang monorel tersebut pun sempat menjadi objek pencurian pada tahun 2021.
(Z-9)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved