Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENERIMAAN peserta didik baru atau PPDB Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Tahun Ajaran 2024-2025,
puluhan ribu siswa SD dan SMP berpotensi tidak bisa mendapatkan sekolah gratis atau diterima di sekolah negeri.
Keterbatasan sarana pendidikan dan minimnya daya tampung atau ruang kelas sekolah negeri di Kota Depok, pemicu utama siswa tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Baca juga : Ombudsman Sebut PPDB di Depok Selesai
Lebih parah lagi, menjadi putus sekolah karena tidak mampu menanggung biaya di sekolah swasta.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kota Depok Bahrudin Jumat (17/5) dikantornya mencatat rombongan belajar atau rombel SMP Negeri Kelas VII tahun ajaran 2024-2025 tidak kurang dari 294 rombel dengan daya tampung 9,344 siswa.
Sedangkan lulusan SD baik negeri maupun swasta di Kota Depok mencapai puluhan ribu siswa. Jumlah ini belum termasuk siswa pindahan dari daerah dan jabodetabek.
Baca juga : SMA/SMK Negeri di Depok Masih Buka PPDB
Begitu halnya daya tampung SDN. Jumlah rombel SDN hanya 582 rombel dengan daya tampung 18.610 siswa.
"Yah, puluhan siswa setiap tahun ajaran tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Terlebih tingkat SMP. Karena jumlah gedung sangat terbatas dan tak seimbang dengan jumlah siswa yang lulus. SDN di Kota Depok hanya 208 gedung dan SMPN hanya 34 gedung, " kata Bahrudin.
Ia membeberkan di Kota Depok saat ini siswa kelas VI yang berhasil lulus ujian sekolah kurang lebih 35 ribu.
Baca juga : Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang
Sedangkan SMPN hanya 34 gedung yang hanya mampu menampung sebanyak 9.344 siswa. Begitupun sebaliknya SDN.
Daya tampung SDN Kelas I di Kota Depok masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah rombel.
Akibat keterbatasan ruang belajar, siswa yang tidak masuk ke SDN dan SMPN, Bahrudin berharap agar bersekolah ke swasta, pondok pesantren, ke luar Kota Depok, atau ke sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.
Baca juga : Opsi Perbaikan Sistem PPDB Bisa Dilakukan Bersama Sekolah Swasta
Hal itu sesuai dengan kuota yang diputuskan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024-2025.
"Prinsipnya semua siswa harus mendapatkan hak belajarnya, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Sebab saat ini antara sekolah negeri dan swasta tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok," sambungnya.
Bahrudin melanjutkan, Dinas Pendidikan Kota Depok tengah membuka pra PPDB. Tahapan ini mulai dilakukan tahun ini untuk mempermudah pendataan saat proses PPDB.
Bahrudin yang sekaligus Sekretaris Panitia PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Kota Depok mengatakan, tiga tahun ke belakang, PPDB dibuka mulai akhir bulan Juni hingga Juli.
Untuk tahun ini, ada pra pendaftaran PPDB yang sudah dibuka dari 1-31 Mei 2024.
“Pra pendaftaran PPDB baru ada tahun ini. Sekarang polanya diubah, ada pra pendaftaran yang sudah dibuka di bulan Mei ini. Tujuannya, agar siswa yang ingin masuk sekolah lanjutan baik dari TK ke SD maupun SD ke SMP, itu bisa valid,” jelasnya.
Dijelaskan dengan adanya pra pendaftaran, nantinya wali murid atau orang tua tidak lagi diberatkan dengan data siswa. Karena pada pelaksanaan PPDB, hanya tinggal menentukan sekolah mana yang akan dituju.
“Jadi pada proses pra pendaftaran ini, orang tua, wali murid menghubungi operator sekolah asal, untuk meminta input data ke sekolah tujuan. Misal, dari SD mau ke SMP, orang tua menghubungi operator SD untuk diinput datanya ke SMP pilihan,” terang dia.
Bagi yang belum bersekolah atau baru mau sekolah ke TK, bisa langsung berangkat jam menghubungi operator TK yang dituju, untuk diinput data calon siswa.
“Bagi yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Depok, namun bersekolah di luar Kota Depok dan ingin pindah sekolah ke Kota Depok juga memiliki kesempatan yang sama. Bisa langsung ke sekolah tujuan dengan syarat minimal KK 1 tahun terbit,” pungkas Bahrudin (KG)
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Seorang operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 19 Kota Depok, yang berinisial GR, saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Pemprov Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB. Mereka juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak fair yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah.
Sosiolog UNJ, Rakhmat Hidayat, mengungkapkan banyak orangtua rela melakukan berbagai cara untuk memastikan anak mereka diterima di sekolah negeri.
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
Muhammadiyah belum membentuk perusahaan baru untuk mengelola usaha tambang yang akan diberikan pemerintah.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved