Ahok akan Serahkan Data Reklamasi Era Foke ke KPK

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku akan menyerahkan segala berkas data surat perizinan reklamasi yang dikeluarkan di era kepemimpian Fauzi Bowo alias Foke ke KPK.

"Kalau diminta kita kasih. Kita akan kasih izin prinsip dan izin pelaksanaan yang dikeluarkan Pak Fauzi Bowo," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).

Pada tahun 1997, Pemerintah Provinsi DKI sempat menyetujui perjanjian antara salah satu pengembang PT Manggala Krida Yudha. Isi perjanjian tersebut mengharuskan pengembang memberikan kontribusi tambahan dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, Tubagus Muhammad Rais.

Namun, pada kesaksian Ahok untuk terdakwa Sanusi, Ahok membeberkan bahwa klausul kontribusi tambahan tersebut hilang pada zaman kepimimpinan Foke. Anehnya, lanjut Ahok, kontribusi tambahan hilang tepat sebelum Jokowi-Ahok dilantik memimpin Ibu Kota.

"Nanti dibandingkan yang dikeluarkan tahun 1997 dibandingkan dengan kita, beda di mana," ucap Ahok.

Ahok menjelaskan reklamasi Pantai Utara sudah dicanangkan sejak kepemimpinan Presiden Soeharto dengan prinsip pembangunan ekonomi. Pada tahun 1995 Keppres tersebut langsung diterjemahkan dengan Perda nomor 8 tahun 1997 dengan pembangunan waduk, pompa dan bendungan.

"Nah kamu pikir darimana duit membangun itu semua? Ya, dari kontribusi tambahan!," Ucap Ahok.

Tahun 2016 reklamasi kembali dipermasalahkan. Bahkan raperda reklamasi menjadi objek suap antaranggota DPRD DKI dan pengmbang. Mendengar kesaksian Ahol itu, KPK pun berencana memanggil Foke sebagau saksi untuk mengusut keterlibatannya.

"Kalau memang ada relevansinya dan terbuka kemungkinan untuk pengembangan kasus," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati beberapa waktu lalu.(X-11)