Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan unsur Forkopimda Kota Bogor meninjau harga kebutuhan pokok seperti sayuran, tempe, buah, bumbu, dan bahan pokok lainnya di Pasar Induk Teknik Umum (Tekum) Kota Bogor.
Peninjauan yang dilakukan Senin (11/3) itu untuk memastikan harga kebutuhan rumah tangga di Kota Bogor stabil saat bulan Ramadan.
Rombongan Forkopimda yang didampingi direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor langsung mengecek stok komoditas di Pasar Tekum.
Berdasarkan data Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan, menurut Bima Arya, harga komoditas masih stabil dan stoknya terjaga sampai dua pekan ke depan. Hanya harga beras yang masih dikeluhkan pedagang dan masyarakat.
Baca juga : Penolakan Relokasi Pedagang Pasar Bogor, DPRD Gelar Mediasi
Sebagai pasar induk bagi wilayah sekitar Kota Bogor, Bima memastikan stok sayur seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombai beserta buah-buahan di Pasar Tekum Kota Bogor masih aman dan terjaga. Namun, jika nanti terjadi persoalan stok dan kenaikan harga, Bima menyampaikan Pemerintah Kota Bogor menyiapkan skenario operasi pasar.
"Kalau ada kenaikan harga, nanti kita cek penyebabnya. Kalau karena stoknya berkurang, ya pasti kita lakukan operasi pasar," ujar Bima.
Sementara itu, Atang menambahkan selama Ramadan sampai Lebaran, ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinakhodai Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah untuk terus mengecek komoditas pangan di seluruh pasar Kota Bogor.
Baca juga : Melalui Bantuan Kemendag, Pasar Tanah Baru Kota Bogor Resmi Beroperasi
Atang pun menekankan komoditas seperti beras harus menjadi perhatian utama. Jika terjadi tren kenaikan harga, ia meminta TPID langsung berkoordinasi dengan memastikan rantai pasok lancar.
"Jika ada tren dalam satu minggu ada kenaikan, harus segera komunikasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan supplier dan distributor. Khusus beras, segera komunikasi dengan Bulog," tegas Atang.
Terkait dengan kebutuhan pemenuhan stok beras, Atang menyarankan agar Pemkot Bogor bersama Bulog menyiapkan skenario penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca juga : DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua
Pada kesempatan itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah memastikan TPID akan terus memonitor kenaikan harga komoditas pangan. Bahkan, ia memastikan langsung membuka jalur komunikasi dengan distributor jika ditemukan kelangkaan beberapa komoditas pangan.
Syarifah juga memastikan tidak ada kelangkaan komoditas pangan di Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor membuka kerja sama antar daerah untuk menutupi kekurangan komoditas pangan.
"Kami kerja sama antar daerah. Jika ada daerah surplus, tapi komoditi kita kurang, kita kerja sama pengambilan komoditas itu," tutupnya. (H-2)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
David mendukung jika Rena dipasangkan dengan bakal calon Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Nangka memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbondioksida (CO2) hingga 126,51 kg/tahun.
Hotel Swiss-Belcourt Bogor menghadirkan Tropical Corner di area kolam renang dan lobby lounge, dengan berbagai menu minuman baru yang siap memanjakan lidah para penikmat kuliner.
Kirab Merah Putih menjadi ikon dari Festival Merah Putih (FMP) yang digelar setiap tahun di Kota Bogor, jawa Barat, sejak 2015 silam.
Ada yang baru pada Festival Merah Putih (FMP), gelaran akbar yang rutin digelar setiao tahun di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved