Rahman Hadi, Meniti Karier dari TNI-AD hingga Sekjen DPD RI

RAHMAN Hadi memiliki karier panjang sebagai birokrat. Mengawali karir  di TNI AD dengan latar belakang ilmu pemerintahan saat rezim Orde Baru hingga menjadi Sekjen DPD RI. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Yakub Pryatama Wijayaatmaja, dengan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Anda memiliki karier panjang sebagai birokrat, boleh diceritakan perjalanan kehidupan masa kecil dulu?

Saya ini dilahirkan di sebuah kabupaten yang agak terpencil. Nama kabupatennya itu Oku Selatan, Desa Cukoh Nau. Jadi dulu kalau di Pemprov Sumatra Selatan, kalau yang nakal-nakal itu dia bilang nanti saya kirim ke Pulau Beringin nama kecamatannya.

Baca juga : Jokowi Didesak Ungkap Rekam Medis Kesehatan Mental, Kenapa?

Saya dari 11 bersaudara anak kesembilan. Jadi, karena jumlahnya banyak, kami itu akhirnya kakak itu sekolah di Lampung. Akhirnya kami migrasi ke Lampung. Saya menamatkan SD, SMP, dan SMA di Lampung.

Anda lahir di Sumatra Selatan, kenapa kemudian memilih masuk IPDN lewat pendaftaran di Lampung?

Setamat SMA, banyak cita-cita sebetulnya. Sejak SMP, saya ingin jadi tentara, tapi kan badan kecil dan kurus, jadi enggak mungkin jadi tentara. Cita-citanya ingin birokrasi karena kebetulan kakak nomor empat kerja di pemda. Namun, untuk bisa seperti abang, politik lokal saat itu agak sulit, kalau enggak punya backing bakal sulit. Akhirnya tamat SMA saya menyadari kalau saya ingin sekolah yang lebih, sementara kakak-kakak saya yang sedang sekolah ada tiga, empat jadinya sama saya.

Baca juga : Profil KSAD Jenderal Agus Subiyanto Pilihan Jokowi, Alumnus Akmil 1991

Akhirnya dulu ada program namanya PMDK, masuklah saya ke Fakultas Ilmu Perguruan Matematika Unila. Namun, bersamaan dengan itu ada pembukaan APDN nasional. Akhirnya saya kuliah di Unila, tiba-tiba pengumuman untuk ditempatkan di Bandung, ternyata yang diterima hanya delapan untuk Lampung dan saya masuk salah satunya. Berangkatlah kami ke Bandung.

Apa yang membuat Anda akhirnya memillih mengambil pendidikan di IPDN?

Ada program baru dari Mendagri (saat itu) Pak Rudini bahwa lulusan APDN nasional, sekarang jadi IPDN, itu harus mengikuti seleksi wamil. Mengabdi di Angkatan Darat karena ternyata di zaman Orde Baru itu dwifungsi (TNI) yang sangat kental itu.

Baca juga : Maruarar: Kabar Sabam Sirait Meninggal Hoaks

Saya masuk di program wamil pendidikan, kemudian enam bulan setelah pendidikan itu penempatan di Korem 071 di Purwokerto, kemudian di Kodim 0710 Pekalongan, jadi Danramil. Namun, kan, dwifungsi ABRI dihapus, akhirnya kami harus kembali ke sipil.

Anda berkarier di DPD sejak 2008 hingga kini menjadi sekjen, bagaimana tantangannya?

Yang tadinya kita hanya mengambil satu sektor, kemudian sekarang harus ditarik ke seluruh sektor. Nah, memang seperti halnya teori manajemen, kan, semakin ke atas, semakin luas tanggung jawabnya, tapi juga tidak dalam karena yang diperlukan di sana ialah managerial skill dan technical skill ini sedikit.

Maka itu, kalau sudah di sekjen ini, kan, harus paham semuanya walaupun tidak secara detail. Karena tugas pokok dan pusi seorang segjen itu sama di DPR, DPR, DPD, ini ialah menyelenggarakan dukungan-dukungan administrasi dan keahlian. 

Terus apa saja yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, ialah material money, machine, method. Orangnya, sumber dayanya, kemudian metodenya, termasuk infrastruktur. (Ykb/P-3/S-3)