Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERAPIHAN alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan di Jakarta harus dilakukan mulai Jumat (19/1) malam. Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin usai melangsungkan rapat koordinasi dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI beserta perwakilan partai politik hari ini di Balai Kota.
Arifin menegaskan, para peserta pemilu diberikan waktu sepekan untuk merapihkan APK yang berada di lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang APK. Namun, untuk di lokasi yang dilarang dipasangi APK, parpol harus menurunkan APK tersebut.
"Dari sisi ketentuan KPU bahwa pemasangan APK harus memenuhi unsur-unsur etika, estetika, keindahan ketertiban kotanya. Oleh karena itu disepakati bahwa partai politik bersepakat akan merapikan, menurunkan APK yang mengganggu ketertiban dan menimbulkan kerawanan, serta mengganggu kota," ungkap Arifin, Kamis (18/1).
Baca juga: Tangerang Diserbu Baliho Caleg Pelanggar Aturan Pemilu
Satpol PP, lanjutnya, hanya bersifat membantu. Jika para peserta pemilu membutuhkan kendaraan atau bantuan petugas untuk menurunkan dapat berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memperoleh bantuan.
Arifin juga menyebut, Pemprov DKI akan memaksimalkan fungsi Posko Pemilu yang ada di tingkat provinsi hingga kecamatan untuk mengawasi pemasangan APK.
Baca juga: Bawaslu Bakal Gencarkan Penertiban Alat Peraga Kampanye
"Posko pemilu kan ada di setiap tingkatan. Ada di provinsi, ada di tingkat kota. Jadi melalui posko-posko itu di dalam ada unsur-unsur partai politik, ada KPU, dan Bawaslu nanti bersama-sama diberikan waktu satu minggu ke depan. Mulai Jumat (19/1), ke depan ya semua harus bergerak untuk merapihkan APK," tegasnya.
Di sisi lain, rapat koordinasi akan dilangsungkan kembali setelah selesainya periode perapihan. Pihaknya beserta Bawaslu DKI dan KPU DKI akan mengevaluasi kembali penerapan imbauan ini.
"Ya nanti kita evaluasi setelah satu minggu," ujar Arifin.
Ia pun berharap, para peserta pemilu bisa menaati imbauan ini. Apalagi, sudah ada jatuh korban luka-luka akibat kecelakaan yang disebabkan semrawutnya APK di jalanan di Ibukota.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari menyatakan, pihaknya akan bersurat kepada para peserta pemilu di DKI Jakarta guna mengingatkan rambu-rambu dalam pemasangan APK.
"Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman dari parpol, dari perwakilan calon anggota DPD terkait masalah pemasangan APK. Sebenarnya pemasangan alat kampanye itu salah satu metode kampanye yang dibolehkan dalam PKPU. Namun ada aturannya, harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan serta kenyamanan dan ketertiban," tuturnya.
Namun demikian, ia menyadari saat ini pemasangan APK saat masa kampanye menjadi sorotan karena banyak yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, ia berharap kerja sama dari para peserta pemilu agar mau menurunkan APK di tempat yang tidak semestinya seperti di JPO, di median jalan, hingga di pembatas jalan.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, perapihan APK yang tidak pada tempatnya atau mengganggu ketertiban jalan umum akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kesbangpol DKI Jakarta pun sudah melakukan berbagai aksi untuk merapihkan APK sejak masa kampanye pemilu berlangsung
"Seluruh Jakarta, masa di situ doang. Kita sudah melakukan di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta pusat, kemudian timur, Matraman, sepanjang itu," tandasnya. (Put/Z-7)
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved