Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Mahasiswa Merah Putih (FMMP) mengadakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Nasional Masa Khidmat 2023-2025 di Gedung Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta pada Sabtu (18/11).
Agenda tersebut mengusung tema Merawat Kebhinekaan dan Menciptakan Harmonisasi demi Persatuan Indonesia. Menjelang kontestasi Politik Elektoral 2024, mahasiswa yang mengemban amanah sebagai kaum intelektual seharusnya mempunyai komitmen persatuan dan kesatuan.
Tujuannya, cita-cita para pejuang kemerdekaan dan demokrasi terus dijaga dan dirawat di setiap regenerasi.
Baca juga : Kapolda Gorontalo Ajak Anggota Polisi, KNPI dan Mahasiswa Nobar Film 'Uti Deng Keke'
Dewan Penasihat FMMP Dimas Prayoga berkesempatan melantik kepengurusan FMMP masa khidmat 2023-2025. Dalam sambutannya, dia memberikan apresiasi kepada pengurus.
"Saya berharap FMMP terus menjadi wadah bagi generasi Z dan milenial dalam menuangkan kreativitasnya," katanya yang juga sebagai founder.
Senada, Dewan Pembina FMMP Abdul Hakim El mengatakan FMMP harus tetap eksis dan progresif. Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, FMMP konsisten dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Baca juga : Serikat Mahasiswa Muslimin Dukung Hasil Kongres KNPI XVI di NTB
"Hal ini menjadi penanda bahwa FMMP setara dengan organisasi lainnya yang terhimpun dalam Cipayung Plus," ungkap Abdul.
Sementara itu, Koordinator Nasional FMMP periode 2023-2025 Pangeran Alfayed mengatakan para elite politik terus mencampuri kepentingan politik dengan cara tak terpuji.
“Dalam hiruk pikuk kontestasi menuju 2024, para elite politik semakin gencar mencampuradukkan kepentingan politik dengan cara yang kotor sekalipun, ditandai dengan adanya putusan MKMK yang memberikan hukuman sanksi etik kepada Anwar Usman," katanya.
Baca juga : Peringati Milad ke-43, Bersepeda Bersama Jadi Cara UMY Kampanyekan Gaya Hidup Sehat
Karena itu, FMMP harus hadir mendobrak politik dinasti yang berpotensi meruntuhkan The Guardian Of Democration.
Sekertaris Nasional FMMP periode 2023-2025 Aldi Hidayat menambahkan forum ini tetap konsisten menyuarakan kebenaran dan berinovasi demi terwujudnya wadah organisasi yang progresif.
"Dalam ikhtiar berkontribusi untuk mewujudkan peningkatan SDM yang unggul guna menyongsong Indonesia Emas," tuturnya
Diketahui, agenda ini dihadiri oleh Dewan Pembina Abdul Hakim El serta Dewan Penasihat Dimas Prayoga dan Novan Ermawan, serta beberapa tokoh nasional lainnya. (RO/Z-7)
Menurut Putri, pemuda mesti sepakat meneguhkan sikap yang sama menjadi indikator persatuan bangsa, bukannya justru terseret pro-kontra arus politik praktis.
Nadia Yulianda menilai pernyataan Heru itu justru masuk di akal sehingga para birokrat DKI Jakarta dapat bekerja secara profesional dalam mengemban pelayanan publik di masyarakat.
Selain untuk mitigasi perubahan iklim, aksi ini juga bertujuan untuk mencegah abrasi, dan menggalang keterlibatan seluruh stakeholder tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi.
Penolakan itu didasarkan pada dugaan pemalsuan dokumen usulan nama calon Pj Bupati Kepulauan Yapen yang dianggap merugikan proses pengangkatan yang sah.
Pemuda Indonesia tidak ingin memilih presiden yang memecah dan mengotak-ngotakan masyarakat. Apalagi dalam pemerintahan berbau SARA itu sekarang sudah ketinggalan zaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved