Legalisasi Parkir Liar Dikhawatirkan Bikin Ibukota Makin Macet

PENGAMAT transportasi Deddy Herlambang menolak rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melegalkan parkir liar. Sebelumnya, Dishub DKI mengkaji rencana legalisasi beberapa titik parkir 'on street' yang tidak mengganggu lalu lintas untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ia menjelaskan, dari sisi ekonomi hal itu sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, penambahan titik parkir resmi di tengah kota sama saja dengan menambahkan sarana bagi pengguna kendaraan bermotor. Hal ini tentu akan menggagalkan upaya Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan Ibukota.

Pemprov DKI justru harusnya lebih agresif menertibkan parkir liar agar warga semakin sulit mencari tempat parkir. Hal ini akan memancing warga untuk menggunakan angkutan umum. Tidak hanya itu, tarif parkir juga harus dinaikkan supaya makin banyak pemilik kendaraan bermotor bermigrasi ke angkutan umum.

Baca juga: Trotoar di Jalan Margonda Depok Menjadi Tempat Parkir Kendaraan

Selain dapat membatasi kendaraan bermotor, kenaikan tarif parkir juga dapat menyumbang pendapatan daerah. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan 'push strategy' Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan.

"Kita bisa mencontoh Hongkong dan Singapura di mana tarif parkir itu mahal sekali dan sangat sedikit. Jadi orang akan memilih menggunakan angkutan umum. 'Modal share' angkutan umum di Hongkong itu mencapai 92%. Jakarta kan ingin 60% ya harus memiliki rencana yang tidak bertentangan dengan target itu," kata Deddy saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (29/10).

Terlebih lagi, salah satu kebijakan 'push strategy' yakni ganjil genap saat ini sudah terbukti tidak berhasil membatasi jumlah kendaraan bermotor. Ia pun menilai, lebih baik Jakarta fokus membatasi kendaraan bermotor daripada menambah ruang parkir resmi di tengah Ibukota.

Baca juga: Pengamat: Dishub DKI Harus Bersihkan Parkir Liar di Jalur Sepeda

Sementara itu, dari sisi kebijakan 'pull strategy', Pemprov DKI sudah memiliki kebijakan yang baik seperti pembangunan angkutan massal dan rencana integrasinya serta tarifnya yang terjangkau.

"Maka dari itu, 'push' dan 'pull' ini harus seimbang agar angkutan umum itu ramai. Kenapa sampai sekarang MRT belum bisa lebih dari 100 ribu orang per hari? Karena kebijakan mendorongnya belum kuat. Gage itu gagal membatasi kendaraan," tandasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto mendorong agar Dishub DKI menggali potensi pendapatan dari parkir liar. Hal ini diutarakannya karena gerah melihat banyaknya oknum tukang parkir yang bisa meraup untung dari bisnis parkir liar.

Bisnis parkir liar ini di sisi lain juga merugikan para pemilik gedung karena tidak bisa meraih pendapatan maksimal.

"Seperti di Gandaria itu yang dulunya kebakaran sekarang sudah hidup lagi. Padahal orang bisa parkir di mall," kata Wahyu yang juga anggota Komisi B itu.

Titik Parkir Liar akan Dikaji

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, akan mengkaji titik parkir liar di badan jalan untuk menjadi parkir resmi dengan catatan keberadaan parkir tersebut tidak mengganggu lalu lintas.

"Contohnya di belakang kantor Wali Kota Jakarta Barat itu ada dan sudah menjadi sasaran kami untuk dijadikan parkir on street resmi," tuturnya.

Dalam kajian tersebut, Syafrin menuturkan tidak menggunakan APBD dan bekerja sama dengan para akademisi. Di sisi lain, ia juga akan mengevaluasi keberadaan parkir 'on street' resmi yang sudah beroperasi di Jakarta contohnya di kawasan Sabang, Jakarta Pusat.

Sementara itu, pihaknya akan terus melakukan penertiban parkir liar yang mengganggu lalu lintas baik berdasarkan temuan petugas di lapangan maupun dari laporan masyarakat di kanal pengaduan Pemprov DKI.

"Tahun ini ada tambahan 28 mobil derek baru dan itu kita yakin dapat membantu petugas menertibkan parkir liar," ujarnya.

(Z-9)