Tidak Adil, Taksi Daring tidak Bayar Pajak

KEPALA Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan ketiadaan aturan yang memayungi operasional taksi berbasis aplikasi membuat banyak aturan dilanggar.

“Sebagai contoh, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai aturan pajak bagi taksi pelat hitam itu, padahal pajak merupakan unsur penting dalam penentuan tarif angkutan,” ujar Andri.

Dari unsur pajak, Andri berharap pemerintah, baik Pemprov DKI maupun pusat, membuat kebijakan yang menjamin keadilan bagi taksi reguler maupun taksi pelat hitam.

“Sampai sekarang belum ada dari pusat harus dikenai pajak apa. Padahal, kami sudah beri data transparan para pemilik kendaraan sekaligus pengemudi taksi pelat hitam itu,” katanya.

Andri menambahkan, pajak menjadi unsur penting yang hingga saat ini belum merata pengenaannya antara taksi pelat hitam dan taksi reguler.

Sementara itu, dari sisi kewajiban pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kedua jenis taksi itu.

Berdasarkan catatannya, saat ini sudah ada 2.519 unit taksi pelat hitam yang lolos uji kir dari total 5.003 unit yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan.

Saat ditemui di kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menekankan pajak penghasilan (PPH) menjadi pajak dasar yang seharusnya dikenakan kepada perusahaan aplikasi, mitra, dan pengemudi angkutan taksi berbasis daring.

“Harus dong bayar pajak. Orang hidup di Indonesia kalau kerja harus punya NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan minimal kena PPH,” jelasnya. (Put/J-1)