Wali Kota Depok Lakukan 'Bersih-Bersih' Birokrasi

WALI KOTA Depok KH Idris Abdul Shomad menegaskan aakan segera mencopot 15 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK karena melanggar pakta integritas terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2016/2017. Selain itu 35 kepala dinas, kepala badan, camat dan lurah yang kinerjanya dinilai buruk juga ikut dicopot. Pencopotan dilakukan bulan ini.

"Kita pastikan ada pergantian dan mutasi pejabat di Kota Depok. Kita sudah cukup waktu 6 bulan untuk mengevaluasi kinerja pejabat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Kini, waktunya mencopot dan menggantinya dengan pejabat baru bulan ini,“ Shomad.

Ia mengatakan harusnya pergantian dan mutasi pejabat dilakukan pascapelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 17 Februari 2016. Namun kepala daerah terpilih harus mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 bahwa gubernur, bupati/wali kota dilarang melakukan pergantian terhitung 6 bulan sejak pelantikan atau 6 bulan dalam masa berakhir jabatannya. “Sekarang tiba saatnya memetakan mana saja yang harus dicopot dan diganti dengan pejabat baru,” ujar IAS

Terpisah, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menambahkan pejabat baru yang hendak menggantikan pejabat lama sudah dikantongi Wali Kota Depok yang hari pelantikannya tinggal tunggu hari. “ Kalau tidak ada aral melintang pencopotan jabatan, bulan ini paling lama September 2016. Pejabat baru sudah dikantongi pak Wali, kita tunggu hari yang tepat, “ kata Pradi.

Pradi menegaskan seluruh pejabat di Kota Depok dari mulai Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan lurah serta 15 Kepsek SMA dan SMK semua akan digantikan oleh pejabat baru. “ Tidak ada titip-titipan semua dilakukan dengan sesuai mekanisme. Pejabat yang diposisikan di tempat baru juga harus berdasarkan keahlian, “ tegasnya. (OL-2)