Sepuluh Bulan Jadi Pj Gubernur DKI, Kinerja Heru Dinilai Belum Optimal

PENGAMAT Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono belum optimal selama 10 bulan menjabat atau sejak Oktober 2022.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu disebut belum dapat menyelesaikan berbagai masalah di Ibu Kota.

"Kalau saya melihat selama ini belum berjalan optimal. Artinya apa yang ditugaskan tiga hal yakni salah satu penanganan banjir, baru pembebasan sodetan Kali Cliwung," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (15/8).

Baca juga : Pemerintah Diminta Evaluasi Berkala Industri di Jabodetabek

Selain itu, terkait dengan kualitas udara Jakarta yang kian memburuk, para pakar meminta Heru Budi juga supaya keluarkan imbauan bagi warga Jakarta wajib pakai masker.

Selain itu, Heru belum terlihat melanjutkan pengerjaan proyek-proyek era pejabat sebelumnya yang belum selesai.

Baca juga : Promosikan Kepulauan Seribu, Disparekraf DKI Adakan Famtrip

Salah satunya sumur resapan sebagai pengendalian banjir di Jakarta. 

"Upaya yang dulu dilakukan Anies seperti sumur resapan dilanjutkan apa tidak, ternyata tidak. Belum ada solusi lain hanya sekadar rutinitas yaitu pengerukan setu-setu kanal-kanal," kritik Trubus.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Heru Budi ini hanya membakar uang. Apalagi, tidak adanya koordinasi dengan wilayah di luar Ibu Kota soal penanganan masalah tersebut. 

"Maksudnya wilayah penyangga itu sampai hari ini kan belum ada koordinasi seperti apa termasuk penanganan sampah. Penanganan sampah kita kan masih menggantung yang namanya Bantargebang," kata Trubus.

Dia memberi contoh salah satu proyek yang dihentikan yakni pembuatan intermediate treatment facility (ITF), Sunter, Jakarta Utara, sebagai pengendalian sampah di DKI.

"Jakarta membuat ITF sampai sekarang malah disetop tidak ada berhasil apa-apa. Ini kan harusnya menjadi tantangan dan persoalan bagaimana permukiman perbatasan Jakarta yakni Tangerang," lanjut Trubus. 

Permasalahan lain yang belum diselesaikan Pemprov DKI Jakarta yakni penanganan kemacetan. Trubus menilai masalah kemacetan sampai saat ini belum ada solusinya. 

"Mengubah jam kerja, kan sudah jelas tinggal kita lanjutkan saja. Misalnya kebijakan ERP ya lanjutkan aja. Tidak semua 24 jalan diterapkan, tapi mungkin diprioritaskan jalan-jalan utama," kata Trubus.  (Z-5)