Heru Budi: Fasilitas JIS Wajib Diperbaiki agar Layak Disewakan

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan fasilitas Jakarta International Stadium (JIS) harus segera diperbaiki. Maksudnya tidak hanya dalam rangka persiapan menjadi stadion Piala Dunia U-17, namun JIS itu juga layak untuk disewakan.

"Event apa saja bisa memakai JIS, sehingga memperoleh penghasilan. Maka Jakpro dan Pemprov DKI bisa mengembalikan utang cicilan," kata Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7).

Perlu diketahui, JIS dibangun dengan menggunakan pinjaman dana pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Fraksi PDIP DKI Ajukan Pansus JIS Minggu Ini

Untuk membayar cicilan itu, lanjut Heru, tentunya JIS harus memiliki daya tarik bagi penyewa yang akan menggelar beragaman kegiatan. Karena itu, lanjutnya, sarana dan prasarana di JIS perlu diperbaiki sampai punya daya tarik untuk kagiatan apa saja baik nasional maupun tingkat internasional.

"Harus diperbaiki supaya dari segala sisi semua bisa digunakan," tandas Heru. 

Baca juga: Pemain Diaspora belum Dijamin Lolos Masuk Skuad Piala Dunia U-17

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyinggung soal utang JIS yang harus dibayarkan karena sebelumnya membangun dengan meminjam uang pemerintah pusat.

Anggaran itu disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai biaya Rp3,6 triliun. Sementara, sisa biaya pembangunan stadion yang berada Jakarta Utara itu digelontorkan dari APBD DKI besarnya Rp900 miliar.

Sementara saat ini JIS dikelola BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Operasional JIS per tahun sekitar Rp80 miliar. Dan tidak akan sanggup PT Jakpro menutupinya, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar, karena banyak penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," kata Gilbert.

Pemerintah pusat, kata Gilbert, memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman delapan tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman I. Lalu, bunga 5,66 persen per tahun selama lima tahun dengan masa tenggang enam bulan untuk pinjaman II. Adapun besaran cicilan ditanggung Pemprov DKI dalam lima tahun pertama yakni sebesar Rp543,9 miliar dan tiga tahun berikutnya sebesar Rp307,5 miliar.

"Setelah Anies tidak lagi jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung dua Gubernur lagi yakni Pj Gubernur, Heru Budi Hartono, dan Gubernur DKI nanti hasil Pilkada 2024," ungkap Gilbert. 

"Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," lanjut Gilbert. (Ssr/Z-7)