Penghapusan Cuti Kampanye Petahana akan Minimalkan Biaya Kampanye

CALON petahana yang diperbolehkan tidak mengambil cuti kampanye dianggap menguntungkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menerangkan calon petahan tersebut dapat menghemat biaya kampanye.

"Kalau orang boleh memilih tidak kampanye untuk menjaga APBD diizinkan, saya yakin hampir semua petahana tidak keluar duit kampanye," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (3/8).

Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 70 mengamanatkan calon petahana harus mengajukan cuti selama masa kampanye.

Kebijakan itu diajukan Ahok untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan lebih memilih menjaga APBD ketimbang kampanye.

Ahok mengaku paham pasal itu dibuat untuk menghindari petahana menggunakan fasilitas yang didapatnya untuk kepentingan politik. Namun, Ahok berpendapat bahwa sebenarnya yang dikerjakan petahana selama lima tahun adalah bentuk kampanye sebenarnya.

"Kalau kamu curiga saya kampanye sambil bekerja ya tiap hari juga saya ngomongin program kok. Namanya juga kerja," ucap Ahok.

Petahana diperbolehkan tidak mengambil cuti kampanye juga sebenarnya menguntungkan masyarakat. Dia menerangkan waktu tiga bulan untuk bekerja sebagai Gubernur lebih bermanfaat ketimbang waktu tiga bulan untuk kampanye.

"Lebih baik nama saya baik sampai Oktober 2017. Buat orang Jakarta pasti lebih penting bekerja," terang dia.

Sebagai calon petahana, Ahok harus cuti kampanye mulai 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Setelahnya, Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta. Dalam rentan waktu tiga bulan itu pembahasan RAPBD 2017 akan dilakukan tanpa Ahok. (MTVN/OL-3)