Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan kegiatan Dinas Perhubungan justru kerap menimbulkan kemacetan di DKI.
Prasetyo menjelaskan hal tersebut berdasarkan Dinas Perhubungan kerap memberhentikan kendaraan seenaknya di saat kondisi lalu lintas sedang padat.
"Pak Syafrin (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta) anggotanya di lapangan juga jangan ‘celelekan’ di lapangan. Sok cegat-cegat mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi? macet lagi," kata Prasetyo saat memberikan sambutan dalam acara rembuk atau Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Kamis (6/7).
Baca juga: DPRD Dorong Pj Gubernur Semangat Benahi Kekurangan JIS
Prasetyo menjelaskan pemeriksaan surat kendaraan bisa dilakukan di beberapa titik dan dalam kondisi tertentu yang tidak memicu kemacetan. Bukan hanya itu, petugas juga diharapkan melakukan pemeriksaan dengan ramah dan humanis.
Ia juga menyinggung pihak pengembang perumahan yang kerap menutup akses jalan untuk umum yang menyulitkan kendaraan yang ingin lewat ketika kemacetan terjadi di jalan utama.
Baca juga: Dishub DKI Serap Aspirasi Penanganan Macet
"Mohon maaf mungkin di sini ada pengembang, ini seenaknya dia saja. Dia tutup (jalan) dia enggak kasih buka. Kita enggak bisa lewat. akhirnya apa yang terjadi? (Jalan) protokol lagi yang dikejar. ya macet, pak," sebutnya. (Z-7)
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
VIDEO seorang pesepeda yang tengah melintas kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, berdebat dengan seorang aparat kepolisian ramai di sosial media.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta minta penyelenggara Jakarta Fair, Kemayoran dapat menertibkan parkir liar di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran atau Jakarta Fair Jakarta Pusat.
Penertiban parkir liar ini akan dilaksanakan selama satu bulan atau sampai 15 Juni 2024.
Penindakan jukir liar ini dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta
Seorang juru parkir liar mengaku setiap hari harus menyetorkan uang kepada oknum yang mengawasi di sekitar lokasi.
Ada operator Jak Lingko yang hanya memilki lima KP, tetapi ingin cepat mencapai angka 20 KP, sengaja memalsukan 15 lainnya.
Pemprov DKI Jakarta didorong mencari jalan tengah dalam polemik juru parkir liar di minimarket. Salah satunya untuk bisa menerbitkan izin para juru parkir (Jukir) di minimarket.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta merilis perbandingan data angkutan Lebaran tahun 2024 dan 2023 atau H+2 Idul Fitri. Peningkatan kedatangan dari kendaraan darat
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi terdapat peningkatan jumlah warga Jakarta yang mudik Lebaran 2024. Peningkatannya mencapai 60%
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan tes kesehatan khususnya periksa urine dan narkona terhadap para pengemudi bus yang akan membawa penumpang angkutan lebaran,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved