Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera Kota Depok atau PKS menjaring tiga nama calon wali kota untuk Pilkada Depok 2024. Satu dari tiga calon yang dijaring nanti akan siap menghadapi gempuran putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang diusung Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok menjaring tiga nama sebagai calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024. Ketiga nama tersebut didapat dari hasil penjaringan internal yaitu pemilihan rakyat (pemira) PKS," kata Ketua Tim Penjaringan DPD PKS Kota Depok, Bobby Hermanto Setiawan, Kamis (6/7).
Ketiga nama tersebut pertama ialah Imam Budi Hartono (IBH) yang menjabat Ketua DPD PKS Kota Depok sekaligus Wakil Wali Kota Depok. Kedua, Mohammad Kholid yang saat ini bertugas sebagai Juru Bicara PKS sekaligus Bacaleg DPR RI. Ketiga, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albinsaid.
Baca juga: Sinyal Keresahan terhadap Fenomena Kaesang, Wali Kota Depok Larang Pasang Atribut
Bobby mengaku untuk menghadapi pilkada 2024 yang jatuh pada 29 November, PKS sudah memiliki panduan. Mulai dari tahapan penjaringan hingga mengerucut menjadi tiga nama tersebut.
“Jadi Kota Depok itu memiliki 600 unit pemilihan anggota untuk 3.600 kader, selanjutnya usulan dari struktur ada 11 dewan pimpinan cabang dan 63 dewan pimpinan ranting tingkat kelurahan,” katanya.
Dari tiga nama tersebut sambung Bobby, akan disaring lagi menjadi hanya satu nama yang kemudian nama itu akan diusulkan ke tingkat provinsi.
Baca juga: Solmet Deklarasi Dukung Kaesang Maju Pilkada Depok 2024
“Ini kita kerucutkan untuk menjadi satu nama yang kita usulkan ke DPW (Dewan Pimpinan Wilayah),” ujarnya.
Sekretaris Umum DPD PKS Kota Depok itu menambahkan, di tingkat DPW akan dilakukan pembahasan lagi. DPW akan memanggil pengurus DPD dan tim penjaringan untuk menjabarkan alasan dan strategi pemenangan yang selanjutnya dari DPW akan disampaikan ke DPP.
“DPP juga nanti ada forum yang sama juga, targetnya setelah itu baru ada tahapan penetapan dan SK DPP,” katanya.
Dia menjelaskan, SK awal akan dipercepat karena dipanduan itu diharapkan calon kepala daerah harus terlibat dalam pileg. Sehingga sebelum masa kampanye sudah ada penetapan awal calon kepala daerah.
“Nanti calon yang terlibat punya kontrak politik untuk memenangkan PKS di pemilu legislatif, estimasi kita kalau dipanduan itu 3 bulan sebelum pileg, kampanye pileg itu kan bulan November, jika ditarik mundur Agustus sudah ada penetapan awal,” tambahnya.
Menurut dia, jika mengikuti prosesnya Kota Depok sebenarnya agak terlambat. Karena seharusnya sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah sudah ada usulan nama-nama kandidat.
“Karena kita ada beberapa kegiatan yang lain jadi agak tertunda, tapi mudah-mudahan ini menjadi menjawab apa yang disampaikan di tingkat DPW maupun pusat,” ucapnya.
Kabar hari ini hanya dua calon Wali Kota Depok yang akan bertarung di Pilkada 2024 yakni kubu dari PKS versus kubu dari PSI.
(Z-9)
Koalisi PKS dan Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat, sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mengusung misi perubahan di Kota Depok, Jawa Barat.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Enam partai politik Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) resmi mendeklarasikan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2024.
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Supian Suri meraih dukungan lima partai politik sebagai calon wali kota
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved